Wajib Pajak Bandel, Siap-Siap Bakal Diterbitkan Surat Paksa!

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan oleh Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat kemudian diberitahukan oleh Jurusita. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa diterbitkan apabila:

  • Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  • Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  • Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bentuk Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

  • Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  • Dasar penagihan;
  • Besarnya utang pajak; dan
  • Perintah untuk membayar.

Prosedur Penyampaian Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Kemudian pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(Baca juga: Tiga Jenis Penagihan Pajak)

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

  • Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  • Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  • Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  • Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

  • Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  • Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari poin pertama.

Ketentuan lain:

  • Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
  • Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.
  • Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan setelah melalui cara-cara di atas, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
  • Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
  • Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
  • Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan “Surat Paksa.”

Untuk mengelola pajak menjadi cepat dan mudah, segera daftarkan akun pajak.io Anda, gratis selamanya.

(Baca juga: Seputar Surat Tagihan Pajak yang Perlu Diketahui)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang