UU Cipta Kerja: Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya!

Pajak Masukan merupakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang didapatkan ketika terjadi pembelian Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk menemukan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan baru terkait pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP gagal berproduksi. Simak uraian berikut untuk mengetahui penjelasannya!

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014, keadaan PKP gagal berproduksi adalah:

  • Suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan yang berasal dari hasil produksinya sendiri, berupa:
    • Penyerahan Barang Kena Pajak;
    • Penyerahan Jasa Kena Pajak;
    • Ekspor Barang Kena Pajak; atau
    • Ekspor Jasa Kena Pajak.
  • Suatu keadaan bagi Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
    • Penyerahan Barang Kena Pajak;
    • Penyerahan Jasa Kena Pajak;
    • Ekspor Barang Kena Pajak; atau
    • Ekspor Jasa Kena Pajak.

(Baca juga: Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran)

Kemudian, terdapat sedikit perubahan terkait PKP gagal produksi sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 9 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dirubah menjadi lebih rinci yaitu bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan:

  • Barang Kena Pajak dan/atau 
  • Jasa Kena Pajak dan/atau 
  • Ekspor Barang Kena Pajak dan/atau 
  • Jasa Kena Pajak,

Maka Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang PPN, atas perolehan:

  • Barang Kena Pajak dan/atau 
  • Jasa Kena Pajak, 
  • Impor Barang Kena Pajak, 
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

Sedangkan pada ketentuan sebelumnya hanya menyebutkan barang modal saja yang dapat dikreditkan, “Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan“. 

Sehingga dengan berlakunya UU Cipta Kerja, tidak hanya barang modal yang Pajak Masukan dapat dikreditkan oleh PKP yang belum beroperasi. Kemudian dalam UU Cipta Kerja juga terdapat perubahan pada Pasal 6a menjadi lebih rinci lagi. Dalam perubahan tersebut menyebutkan apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan: 

  • Barang Kena Pajak dan/atau
  • Jasa Kena Pajak dan/atau 
  • Ekspor Barang Kena Pajak dan/atau 
  • Jasa Kena Pajak 

Terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Dimana, jangka waktu bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Kemudian, ketentuan baru tersebut juga berlaku bagi PKP yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan. Maka, atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PKP tidak melakukan penyerahan dalam waktu yang ditentukan:

  • Wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP, dalam hal PKP:
    • Telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau 
    • Telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau 
  • Tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 tahun berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan PKP, dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud. 

Adapun batas pembayaran kembali Pajak Masukan dilakukan paling lambat: 

  • Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun,
  • Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu, atau
  • Akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP.

Dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali oleh PKP ditambah sanksi 

administrasi berupa bunga yang diatur dalam Pasal 13 Ayat 2a UU KUP.

(Baca juga: Pengusaha Kecil, Meskipun Omzet Tidak Melebihi Rp 4,8 Miliar Bisa Dikukuhkan Sebagai PKP Lho!)

Laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN perusahaan Anda melalui fitur e-Filing pada pajak.io dengan mudah dan efisien. Gratis selamanya!

UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan BarunyaUU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya UU Cipta Kerja : Ketentuan Pajak Masukan bagi PKP Gagal Produksi Dirubah, Begini Ketentuan Barunya

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang