Ulasan Lengkap Beserta Cara Perhitungan terkait Pajak Perusahaan Franchise

Saat ini, sedang marak melakukan usaha dengan berbentuk franchise. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, usaha waralaba atau biasa dikenal dengan franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Pajak Pengusaha franchise dapat berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Seputar Terkait Perusahaan Franchise

Kriteria pengusaha franchise yaitu memenuhi ketentuan berikut:

  • Memiliki Ciri Khas Usaha
  • Terbukti sudah memberikan keuntungan. Dimana, Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan
  • Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
  • Mudah diajarkan dan diaplikasikan. Dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
  • Adanya dukungan yang berkesinambungan. Dukungan tersebut merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
  • Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. HKI tersebut yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

  • Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri
  • Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri
  • Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri
  • Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri
  • Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri
  • Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri
  • Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri
  • Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri

Aspek Pajak Perusahaan Franchise

Aspek pajak pengusaha franchise yang dilakukan di Indonesia lebih dari 183 hari oleh orang pribadi atau badan yang berasal dari luar negeri atau dilakukan oleh warga asing, dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang ketentuan pajak usahanya diperlakukan seperti subjek pajak dalam negeri. Kemudian aspek pajak pengusaha franchise yaitu:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

Bagi suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Setelah mendapatkan NPWP, maka Wajib Pajak Perusahaan Jasa wajib menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan dan SPT Bulanan.

  • PPh Tahunan

Setiap 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib Pajak perusahaan franchise  wajib melaporkan SPT PPh Tahunan Badan. Tarif PPh Badan pada umumnya dikenakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pada umumnya yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Kemudian terhadap Wajib Pajak perusahaan franchise berupa Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menghitung, membayar dan melaporkan SPT PPh Tahunan yang dilaporkan setiap 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu tarif progresif.

  • PPh Masa bagi Wajib Pajak Perusahaan Franchise Berupa Badan

Kewajiban pajak bulanan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak perusahaan franchise yaitu membayar dan melapor SPT PPh 25 atas angsuran pajak, SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai , SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dikenakan pajak perusahaan franchise berupa Pajak Pertambahan Nilai jika memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar maka pengusaha usaha waralaba tersebut wajibkan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung dan menyetor PPN yang terutang. Selanjutnya melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya. Namun apabila penghasilan bruto Wajib Pajak perusahaan jasa kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Usaha Franchise

Terkait dengan usaha waralaba, terdapat objek PPh berupa royalti atas pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Atas royalti tersebut dapat dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26. 

(Baca juga: Kenali Pajak Royalti yang Dikenakan di Indonesia)

Dikenakan PPh Pasal 23 jika royalti atas pemanfaatan HKI yang berasal dari dalam negeri, dimana transaksi tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan yaitu 15% dari penghasilan bruto. Royalti berdasarkan PPh Pasal 23 dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas imbalan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan sehubungan dengan: 

  • Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang sastra, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya.
  • Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
  • Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknik, industri, atau komersial.
  • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
  • Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan, atau pemberian pengetahuan atau informasi, berupa: 
    • Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
    • Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
    • Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
  • Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Namun dikenakan PPh Pasal 26 atas royalti jika pemanfaatan HKI berasal dari luar negeri. Royalti yang merupakan objek pajak PPh Pasal 26 selain merek atau franchise fee, dapat juga berupa penggunaan peralatan yang bersifat royalti. Objek PPh Pasal 26 lainnya dapat berupa penggunaan peralatan yang tergolong penghasilan dari usaha dan penjualan peralatan. Tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan yaitu 20% atau tarif yang diatur dalam tax treaty. Tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan, dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Jika negara lawan transaksi memiliki tax treaty, atas royalti tidak berlaku ketentuan time test untuk menentukan hak pemajakan.

Contoh

PT X merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto setahun Rp 5 Miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp 2,5 Miliar pada tahun pajak 2019. Kemudian memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean yang tidak memiliki tax treaty berupa merek dagang yaitu CFD dengan kesepakatan franchise fee sebesar 10% dari peredaran bruto yang dibayar pada Masa Pajak Desember. Selain itu pada bulan desember, PT X juga menyewa mesin dari BUT Y untuk keperluan keberlangsungan usaha sebesar Rp 50 Juta. Hitung pajak perusahaan franchise yang terutang dan harus dibayar!

Jawab

Pertama, sebagaimana diketahui bahwa PT X merupakan Wajib Pajak Badan sehingga memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan paling lama 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dalam hal ini PT X menggunakan tahun buku sama seperti tahun kalender. Oleh karena itu PT X wajib melaporkan SPT PPh Tahunan Badan paling lama bulan April. Dengan perhitungan pajak perusahaan franchise berupa PPh Badan yang terutang dan harus dibayar yaitu:

= 25% x Rp 2,5 Miliar = Rp 625 Juta

Kedua, atas transaksi sewa mesin kepada BUT Y terutang pajak perusahaan franchise berupa PPh Pasal 23. PT X selaku pihak yang memberi penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong PPh 23 yang terutang oleh BUT Y. Sebagai pihak pemotong, PT X wajib menghitung, membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 Masa Desember. Pajak perusahaan franchise atas PPh Pasal 23 yang terutang yaitu sebesar:

= 2% x Rp 50 juta= Rp 1 Juta

Ketiga, atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dikenakan pajak perusahaan franchise berupa PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh 26 terutang wajib dipotong dan dilaporkan oleh PT X pada SPT PPh 23/26 yaitu sebesar:

= 20% x (10%xRp 5 Miliar) = Rp 100 Juta

Kemudian PPN yang terutang wajib dihitung, pungut dan setor oleh PT X pada SPT PPN Masa Desember sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pajak perusahaan franchise berupa PPN tersebut sebesar:

= 10% x (10% x Rp 5 Miliar) = Rp 50 Juta

Kelola semua kebutuhan pajak Anda dengan aplikasi gratis pajak.io agar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengurus pajak lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun dengan fitur multi-perusahaan dan multi-pengguna untuk mengelola pajak bersama agar lebih produktif dan efisien. 

(Baca juga: Bagaimana Perlakuan PPN Franchise?)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang