Siap-Siap, Pinjol Akan Dikenakan PPh 23 dan PPN!

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan peraturan turunan terkait  prosedur pemungutan pajak bagi pelaku jasa keuangan di platform fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol). Tidak ada jenis pajak baru yang dikenakan, hanya saja pemerintah memperjelas ketentuan perpajakannya. Pembuatan peraturan tersebut dilakukan untuk memberikan kesamaan perlakuan perpajakan antara pinjol dan konvensional. Jenis pajak pinjol yang akan dikenakan yaitu berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas bunga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data Otoritas jasa Keuangan (OJK), per 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 716.963 rekening pemberi pinjaman atau naik sebesar 18,32% secara tahunan. Jumlah rekening pemberi pinjam tersebut terdiri dari:

  • 581.455 rekening berasal dari Pulau Jawa
  • 131.578 rekening berada di luar Jawa
  • 3.930 rekening di luar negeri

Kemudian per 31 Desember 2020, OJK juga mencatat jumlah penyaluran dana pinjol telah mencapai Rp155,9 triliun. Total pinjaman tersebut mengalir kepada 43,56 juta rekening peminjam. 

(Baca juga: Contoh Perhitungan PPh 23 atas Bunga)

Mengenal PPh 23 atas Bunga

Penghasilan berupa bunga yang diperoleh oleh pemberi pinjaman merupakan salah satu objek PPh 23. PPh 23 atas bunga merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang harus dilaporkan setiap bulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26. Pengertian bunga yang merupakan objek PPh 23 termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh. Kemudian dalam S-75 / PJ.32 /1998, bunga yang diperhitungkan dalam penjualan cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam dalam bagian harga jual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bunga yang diperoleh oleh pemberi pinjaman oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri merupakan salah satu objek PPh 23. 

Bunga pinjaman antar perusahaan (non bank) atau bunga pinjaman dari Badan ke Badan, atau dari Badan ke Orang Pribadi. Contoh: 

  • PT A membayar bunga pinjaman kepada PT B sebesar Rp 40 juta. PT A akan memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x Rp 40 juta = Rp 6 juta.

Jika PT B tidak memiliki NPWP, maka PPh 23 atas bunga yang terutang:

15% x Rp 40 juta x 200% = Rp 12 juta.

Jika PT A belum mempunyai NPWP, maka tidak ada pemotongan PPh 23 atas bunga. Penghasilan atas bunga bagi PT B dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan yang kemudian dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

(Baca juga: WNI di Luar Negeri Punya Penghasilan di Indonesia, Bagaimana Ketentuan dan Perhitungan Pajaknya?)

  • PT C membayar bunga pinjaman kepada pengusaha Tuan D sebesar Rp 30 juta. PT C akan memotong PPh 23 atas bunga sebesar 15% x Rp 30 juta = Rp 4,5 juta.

Jika Tuan D tidak mempunyai NPWP, maka PPh 23 atas bunga sebesar:

15% x Rp 30 juta x 200% = Rp 9.000.000.

  • Namun jika sebaliknya, yakni Tuan D yang membayar bunga pinjaman kepada PT C, maka pembayaran bunga tersebut tidak dipotong PPh 23 atas bunga. Atas transaksi tersebut, tidak ada pemotongan PPh 23 atas bunga sendiri karena bunga pinjaman yang terjadi menjadi penghasilan PT C yang nantinya akan dikenakan tarif PPh Badan Tahunan Pasal 17.

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.

Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut One on One Consultation maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang