Serba Serbi Pengukuhan PKP Baru

Bagi pengusaha yang omzetnya sudah melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dalam hal kegiatan usahanya yaitu melakukan penyerahan barang ataupun jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka pengusaha tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang nantinya harus memungut PPN kepada pembeli kemudian PPN tersebut disetorkan kepada negara setiap bulan.

Apa itu PKP?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar kemudian melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun pengusaha kecil yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar, dapat memilih untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP. 

Barang dan Jasa Apa Saja yang Termasuk Objek PPN?

Sebagaimana diketahui bahwa objek PPN merupakan Barang Kena Pajak (BKP) & Jasa Kena Pajak (JKP yang bersifat negatif list berdasarkan Undang-Undang atau dengan kata lain objek PPN tersebut merupakan semua jenis BKP maupun JKP terkecuali yang menjadi non-objek PPN. Dimana saat ini terdapat 4 jenis barang dan 16 jenis jasa yang menjadi non objek PPN. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: 

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara; 
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan 
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

  1. Jasa pelayanan kesehatan medik;
  2. Jasa pelayanan sosial;
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
  4. jasa keuangan;
  5. Jasa asuransi;
  6. Jasa keagamaan;
  7. Jasa pendidikan;
  8. Jasa kesenian dan hiburan;
  9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  11. Jasa tenaga kerja;
  12. Jasa perhotelan;
  13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  14. Jasa penyediaan tempat parkir;
  15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  17. Jasa boga atau katering.

Non-Objek PPN Berdasarkan UU HPP

Pada ketentuan yang baru berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menghapus beberapa non-objek PPN jenis BKP dan JKP. Adapun non objek PPN yang dihapus yaitu:

  • BKP
    • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara; 
    • Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 
  • JKP
    • Jasa pelayanan kesehatan medik;
    • Jasa pelayanan sosial;
    • Jasa pengiriman surat dengan perangko;
    • Jasa keuangan;
    • Jasa asuransi;
    • Jasa pendidikan;
    • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
    • Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
    • Jasa tenaga kerja;
    • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
    • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Penghapusan non objek PPN berupa barang seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan berubah dari yang tadinya non objek PPN menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Kelebihan Menjadi Pengusaha Kena Pajak

Jika dilihat berdasarkan peraturan perpajakan, dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi  pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu:

  1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
  2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  3. Pengawasan administrasi perpajakan

Sedangkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika dilihat dari sisi kelebihannya, diantaranya:

  1. Pengusaha Kena Pajak berupa Orang Pribadi maupun Badan dianggap legal secara hukum dan taat pajak.
  2. Mudah untuk melakukan transaksi dengan instansi pemerintah dan likuiditas usaha
  3. Dianggap sebagai pengusaha besar dengan kredibilitas yang tinggi sehingga pengusaha mudah bekerja sama dengan perusahaan lain. Sehingga Memilih menjadi PKP dapat membuka akses kerjasama dengan perusahaan besar
  4. Memilih menjadi PKP berarti memilih untuk mengadministrasikan PPN. Setiap transaksi, Wajib Pajak wajib untuk menerbitkan faktur pajak dan terdapat nilai PPN 10% pada setiap invoice. Sehingga dengan menjadi PKP dapat membantu atau berkontribusi kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sebagai sumber pemasukan negara.

Kapan pengusaha harus mengukuhkan diri sebagai PKP?

Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar. 

Dimana pengusaha harus mengukuhkan diri sebagai PKP?

Pengusaha dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

  • KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, dalam hal tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN berada di tempat tinggalnya, dan/atau
  • KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, dalam hal tempat kegiatan usaha tersebut berada di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya.

(Baca juga: Pengusaha Wajib Tahu, Perbedaan PKP dan non PKP)

Apa saja syarat Pengukuhan PKP?

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
  3. Khusus Wajib Pajak Badan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.

Apa saja dokumen yang harus disiapkan?

  • Bagi pengusaha orang pribadi:
    • Dokumen yang menunjukkan identitas diri Pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan
    • Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Bagi pengusaha berbentuk Badan:
    • Dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya;
    • Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha untuk setiap tempat kegiatan usaha; dan
    • Dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha;
  • Tambahan dokumen bagi pengusaha yang menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan, harus melampirkan:
    • Dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
    • Dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Permohonan pengukuhan PKP disampaikan secara elektronik melalui fitur e-registration pada laman DJP atau secara tertulis dengan mendatangi KPP. Formulir pengukuhan PKP disampaikan dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan.

(Baca juga: Pengusaha, Berikut Mekanisme Pengukuhan PKP!)

Apa Saja Kewajiban Pengusaha Setelah Dikukuhkan Sebagai PKP?

  1. Memungut PPN 
  2. Menyetorkan atau membayar PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta melakukan penyetoran PPnBM yang terutang 
  3. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN)

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang