Sebelum Bayar Pajak, Jangan Lupa Buat ID Billing melalui e Billing Pajak Dulu Ya!

Setiap Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melapor pajak. Billing Pajak sangat tidak asing dalam istilah pajak, dimana setiap Wajib Pajak yang akan membayar pajak pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus membuat ID Billing melalui fitur e Billing pajak terlebih dahulu. ID Billing Pajak atau Identification Billing dalam peraturan pajak dikenal sebagai Kode Billing yang diartikan sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. ID Billing Pajak dibutuhkan oleh setiap Wajib Pajak pada saat akan melakukan pembayaran pajak yang terutang. Karena transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui bank/pos persepsi dapat dilakukan jika ada ID Billing Pajak. 

(Baca juga: Begini Cara Membuat ID Billing pada Pajak.io)

Dimana Wajib Pajak Akan Mendapatkan ID Billing Pajak?

ID Billing Pajak diterbitkan oleh sistem Penerimaan Negara. Biller adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola ID Billing Pajak. Kemudian, setiap Wajib Pajak dapat memperoleh ID Billing Pajak dengan cara:

  • Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Negara diantaranya yaitu website DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Salah satu PJAP yang menyediakan fitur e-Billing yaitu pajak.io.
  • Diterbitkan secara jabatan oleh pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, atau Direktorat Jenderal Anggaran.

Berapa Lama Masa Berlaku ID Billing Pajak?

Setelah membuat ID Billing pada fitur e Billing pajak.io, setiap ID Billing Pajak yang telah dibuat memiliki jangka waktu sehingga tidak dapat digunakan jika masa berlaku sudah berakhir karena ID Billing Pajak tersebut dianggap sudah kadaluarsa. Namun jangan khawatir jika ID Billing Pajak telah kadaluarsa, Wajib Pajak dapat membuat lagi ID Billing Pajak yang baru. ID Billing Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak akan berlaku selama 720 jam atau 30 x 24 jam sejak ID Billing Pajak diterbitkan. Sedangkan jika secara jabatan di terbitkan ID Billing Pajak, masa berlakunya yaitu:

  • 2 bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
  • 2 bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak
  • 7 bulan sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB
  • 2 bulan sejak tanggal diterbitkan STP PBB
  • 2 bulan sejak tanggal diterbitkan SKP PBB

Jenis Pajak Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Pembuatan ID Billing Pajak?

Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik melalui Aplikasi e-Billing melalui fitur pada pajak.io ataupun pada aplikasi e-Billing pada umumnya dapat membuat ID Billing Pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

  • Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

(Baca juga: Salah Input e-Billing? Lakukan Langkah-Langkah Berikut!)

Sekilas Tentang e Billing Pajak.io

Pajak.io menyediakan fitur e-Billing yang dapat diakses secara gratis untuk membuat ID Billing yang digunakan sebelum melakukan pembayaran pajak. Fitur e-Billing ini disediakan oleh pajak.io sebagai sarana untuk membuat ID Billing sebelum melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, ATM, internet banking bank persepsi ataupun kantor pos. ID Billing akan keluar setelah mengisi formulir yang tersedia dalam e-Billing diantaranya yaitu identitas Wajib Pajak, jenis pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, jumlah yang disetor beserta terbilangnya dan uraian. Setelah mendapatkan ID Billing, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. ID Billing Pajak yang telah dibayar akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). BPN dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 09 / PJ / 2020, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa jangka waktu pembayaran pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Masa yang dipotong oleh perusahaan yaitu setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan jangka waktu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Tahunan yaitu sebelum menyampaikan SPT.

Kelebihan Fitur e Billing Pajak.io

Pertama, bayar pajak menjadi cepat dan mudah. Jika sebelumnya bayar pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengambil antrian terlebih dahulu. Dengan adanya pajak.io, Wajib Pajak dapat dengan mudah mengikuti proses pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit. Wajib Pajak cukup buat akun pajak.io saja kemudian gunakan fitur e Billing Pajak kemudian ID Billing Pajak dapat diperoleh secara mudah.

Kedua, fitur Pajak.io dapat digunakan gratis selamanya. Wajib Pajak yang menggunakan pajak.io tidak perlu khawatir akan biaya yang harus dibayar atas penggunaan fitur pajak.io karena fasilitas yang disediakan oleh pajak.io gratis selamanya, tanpa embel-embel gunakan dulu gratis bulan depan bayar.

Ketiga, pajak.io merupakan mitra resmi Ditjen Pajak, telah terdaftar dan diawasi oleh Ditjen Pajak RI. Wajib Pajak Badan yang menggunakan fitur pajak.io tidak perlu cemas, karena ID Billing yang dibuat pada pajak.io akan terkonfirmasi dengan benar dan SPT yang dilaporkan melalui pajak.io akan sampai

Keempat, pajak.io merupakan fitur yang multi-perusahaan oleh karena itu Wajib Pajak dapat mengelola lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun. Jadi setelah mendaftarkan akun pajak.io Anda dapat menambahkan beberapa perusahaan yang akan Anda kelola pajaknya.

Kelima, multi-pengguna atau dengan kata lain, pajak.io dapat mengelola pajak perusahaan bersama-sama sehingga membuat pekerjaan lebih produktif dan efisien. Jadi akun pajak.io ini tidak hanya dapat mengelola pajak beberapa perusahaan, akun pajak.io juga dapat digunakan oleh beberapa orang.

Keenam, terintegrasi karena bisa mengurus semua kebutuhan pajak dalam satu aplikasi. Dalam hal ini, pajak.io tidak hanya menyediakan fitur e Billing Pajak guna memudahkan dalam pembayaran pajak saja. Setelah pajak dibayar, Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya melalui fitur e Filing Pajak.io guna melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan maupun SPT Masa PPh 21/26 atau melaporkan SPT Masa PPN melalui fitur e Faktur Pajak.io.

Ketujuh, terpercaya dan sudah bekerjasama dengan institusi konsultan pajak internasional. Wajib Pajak tidak perlu meragukan kualitas pajak.io karena pajak.io bekerjasama dengan konsultan pajak internasional.

Keunggulan pajak.io dengan DJP Online

Pajak.go.id merupakan fitur yang disarankan untuk dimiliki oleh setiap Wajib Pajak karena merupakan fitur resmi yang disediakan oleh negara. Kemudian terdapat beberapa fitur yang hanya bisa diakses melalui pajak.go.id, misalnya lapor realisasi insentif covid-19. Namun sering sekali server error pada saat tenggang waktu penyampaian SPT Tahunan karena terlalu banyak orang yang mengakses, sehingga server seringkali down. Sedangkan pajak.io merupakan saluran lainnya yang disahkan oleh DJP, sebagai solusi saat server pajak.go.id down. Kelola pajak menjadi semakin mudah hanya dengan hitungan menit melalui pajak.io. Pajak.io merupakan PJAP yang menyediakan fitur e Billing Pajak secara gratis selamanya.

Adapun kelebihan pajak.io daripada pajak.go.id yang perlu diketahui oleh setiap Wajib Pajak yaitu user friendly. Dalam hal ini, pajak.io dapat digunakan secara multi-perusahaan atau dengan kata lain bisa kelola lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun. Tidak hanya itu, pajak.io juga memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan secara multi-pengguna atau bisa kelola pajak perusahaan bersama-sama sehingga membuat pekerjaan lebih produktif dan efisien. Sedangkan jika ingin mengelola pajak melalui pajak.go.id harus menggunakan memiliki NPWP, dan hanya digunakan untuk satu Wajib Pajak. Pajak.io merupakan PJAP yang menyediakan fitur e Billing Pajak secara gratis selamanya.

Bagaimana Cara Membuat ID Billing Pajak?

Pada umumnya, cara membuat ID Billing melalui website DJP maupun melalui PJAP sama saja. Prosedurnya yaitu:

  1. Pastikan akun Anda telah terdaftar di DJP maupun di PJAP. Misalnya pajak.io, daftarkan akun pajak.io Anda dengan menyiapkan email dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian pilih “Daftar”. Sedangkan jika Wajib Pajak belum mempunyai akun pada website DJP, maka Wajib Pajak harus menyiapkan EFIN terlebih dahulu.
  2. Pilih fitur e Billing Pajak melalui website DJP maupun pada pajak.io.
  3. kemudian isi formulir yang disediakan. Namun, sebelum membuat ID Billing Pajak pastikan Anda mengetahui Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang akan dilaporkan. Contoh: Abdul merupakan staf pajak pada PT X, akan membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan pajak yang digunakan oleh PT X. PT X selaku pemberi penghasilan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran pajak. Maka jenis pajak yang dipilih pada saat pembuatan ID Billing yaitu 411124 dan kode jenis setoran yaitu 104.

Konsekuensi bagi Wajib Pajak yang Tidak/Telat Bayar Pajak 

Terhadap Wajib Pajak yang terlalu santai dan tidak mengurus perpajakannya, maka siap-siap akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar pajak, tentunya Wajib Pajak tersebut juga tidak melaporkan pajaknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan UU Cipta kerja, menyebutkan bahwa setiap orang dengan kealpaannya:

  • Tidak menyampaikan SPT
  • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Namun bagi Wajib Pajak yang terlambat bayar pajak, maka siap-siap akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Dalam STP tersebut Wajib Pajak akan diminta untuk membayar sanksi bunga dan denda keterlambayar membayar dan melapor pajak. 

Kelola semua kebutuhan pajak Anda dengan aplikasi gratis pajak.io agar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengurus pajak lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun dengan fitur multi-perusahaan dan multi-pengguna untuk mengelola pajak bersama agar lebih produktif dan efisien. 

(Baca juga: Apa Saja Fitur Pajak.io?)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang