RUU KUP: Tarif PPN Naik Menjadi 12%

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19, akibat banyaknya pengeluaran dalam APBN membuat negara Indonesia membutuhkan sumber pendapatan yang maksimal. Saat ini pemerintah telah menyiapkan revisi kelima UU No.6 Tahun 1983 berupa draft Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (RUU KUP). Tentunya dalam RUU KUP terdapat beberapa ketentuan pajak yang baru yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Diantara ketentuan terbaru pada RUU KUP yaitu Pajak Penghasilan tarif minimum 1%, tax amnesty II dan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pada artikel kali ini akan membahas tentang rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Simak uraian berikut!

(Baca juga: RUU KUP: Wajib Pajak Badan Rugi Dikenakan Pajak 1%)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang atau jasa yang termasuk dalam kategori objek PPN. Sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan tarif berupa flat rate sebesar 10%. Namun, khusus ekspor berupa BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP dapat dikenakan tarif PPN 0%. Kemudian pada Ayat 3 menyebutkan bahwa tarif PPN tersebut dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Pada Pasal 7 draft RUU KUP mengatur bahwa tarif PPN akan berlaku sebesar 12%. Kemudian pada Pasal 7A menjelaskan bahwa tarif PPN yang berlaku yaitu multi tarif atau tarif PPN berbeda-beda tergantung jenis BKP dan/atau JKP. Multi tarif PPN tersebut dapat berlaku bagi penyerahan BKP/JKP tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar/dalam daerah pabean. Namun, tarif yang berlaku tidak 12% melainkan multi tarif PPN tersebut dapat berlaku tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi yaitu 25%. Sedangkan khusus ekspor tetap akan berlaku tarif PPN sebesar 0%. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan kemungkinan barang kebutuhan pokok akan dikenakan tarif lebih rendah dari 10%. Sehingga, kebijakan pemerintah yang baru tersebut diharapkan dapat menghindari distorsi dan mewujudkan keadilan.

Guna memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM menghitung pajak UMKM terutang sebesar 0,5% dari omzet bruto sebulan sebagaimana dalam ketentuan PP 23 tahun 2018, kami pajak.io menyediakan layanan Bee-Jak berupa robot konsultan pajak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang terutang. Pada layanan Bee-Jak juga terdapat pembuatan ID Billing secara otomatis, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak hanya tinggal bayar pajak yang terutang. Bee-Jak membantu Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memudahkan kewajiban perpajakannya, tidak perlu ribet! Sehingga kelola pajak hanya dengan hitungan menit melalui aplikasi whatsapp. Klik Bee-Jak sekarang atau wa +62 881-0819-20920! GRATIS!

(Baca juga: Si Pintar Chatbot Bee-Jak, Kelola Pajak UMKM Semudah Chattingan di Whatsapp)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang