Punya Bisnis Online, Begini Ketentuan Pajaknya!

Bisnis online saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Apalagi saat ini sedang trend bisnis online shop melalui e-Commerce. Bagaimana tidak, hanya cukup dengan pencet-pencet melalui handphone saja barang yang diinginkan bisa diperoleh di depan mata, tanpa harus mengunjungi terlebih dahulu tokonya sehingga menyebabkan keluar uang lebih banyak. Kemudian, yang paling menarik ketika belanja melalui bisnis online shop yaitu banyaknya promo dan gratis ongkir. Hal tersebut sangat menggiurkan bagi pihak konsumen. Lalu, bagaimana aspek pajak online? Simak uraian berikut!

Kemudian, sebagaimana dikutip dari website katadata, terdapat hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) yang dirilis November 2020 yang mencatat sejumlah alasan konsumen memilih belanja kebutuhan secara online. Riset tersebut dilakukan pada 2 sampai 25 Juni 2020 lalu terhadap 7.000 responden melalui metode wawancara kuesioner. Adapun alasan paling banyak yaitu karena harganya jauh lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko (15,2%). Alasan lainnya yaitu:

  • Belanja dapat dilakukan di mana saja (13,2%)
  • Lebih cepat dan praktis (10,3%)
  • Banyak diskon dan promo (8,3%)

Hal tersebut membuat beberapa penjual produk secara retail mulai beralih melakukan bisnis online dengan menawarkan produknya melalui beberapa e-Commerce ataupun media sosial. Selanjutnya berdasarkan dikutip dari website Badan Pusat Statistik, dari 16.277 usaha bisnis online melalui E-Commerce yang dianalisis terdapat sebanyak 71,18% usaha diantaranya memulai penjualan melalui internet selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara itu sebanyak 26,90% usaha mulai berjualan online pada tahun 2010 hingga tahun 2016, dan hanya 1,92% usaha yang memulai sebelum tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun mulai beroperasi dengan tahun mulai melakukan kegiatan bisnis online melalui E-Commerce, fenomena menarik muncul yaitu sebanyak:

  • 53,52% usaha langsung melakukan kegiatan E-Commerce saat baru mulai beroperasi,
  • 16,96% usaha baru memulai kegiatan bisnis online melalui E-Commerce 1-2 tahun setelah beroperasi,
  • 11% usaha baru mulai kegiatan bisnis online melalui E-Commerce 3-5 tahun setelah membuka kegiatan operasional usaha.

(Baca : Punya Usaha Kopi Kekinian? Begini Cara Hitung Pajaknya!)

Aspek Pajak Bisnis Online

Saat ini banyak sekali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kurang melek pajak, padahal jika anda tidak membayar pajak dan usaha Anda terdeteksi oleh petugas pajak maka petugas pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dan menentukan pajak yang harus Anda bayar yang terutang maksimal selama 5 tahun kebelakang selama Anda tidak membayar pajak. Untuk menghindarinya, maka Anda dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika memang belum punya NPWP. Pendaftaran NPWP harus dilakukan paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha UMKM mulai dilakukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Namun jika usaha tersebut berbentuk badan, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat pendirian. 

  1. Pajak Penghasilan

Setelah memiliki NPWP pengusaha UMKM memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai pelaku UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar, memiliki kewajiban untuk membayar pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet sebulan. Pajak tersebut diatur dalam PP 23 tahun 2018, dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.

Pelaporan SPT Tahunan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Namun jika Pajak tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun jika UMKM tersebut dimiliki oleh suatu badan, maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan April. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Selain SPT Tahunan, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh. SPT Masa PPh tersebut dapat berupa PPh 25 atas angsuran pajak, SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai , SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

  1. Pajak Pertambahan Nilai

Bagi pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Namun apabila penghasilan bruto Wajib Pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar, maka Wajib Pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini pelaku bisnis juga harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN? Apabila bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN masa pelaku bisnis tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Contoh: jasa katering, jasa asuransi, makanan di restoran.

Contoh Perhitungan Pajak UMKM dengan Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar

Tuan Fahri (TK/0) merupakan pengusaha tas, pada tahun 2019 memperoleh omzet dari bisnis online sekitar Rp 4 miliar. Kemudian PPh Tahun 2019 memperoleh penghasilan dan perhitungan pajak UMKM sebagai berikut:

Masa PajakOmzetPerhitunganPPh Final Terutang
JanuariRp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
FebruariRp 250 jutaRp 250 juta x 0,5%Rp 1.250.000
MaretRp 300 jutaRp 300 juta x 0,5%Rp 1.500.000
AprilRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000
MeiRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
JuniRp 150 jutaRp 250 juta x 0,5%Rp 750.000
JuliRp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
AgustusRp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
SeptemberRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000
OktoberRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
NovemberRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
DesemberRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000

Perhitungan PPN atas bisnis Online

PKP A memiliki bisnis online melalui e-Commerce yaitu menjual sepatu yang merupakan Barang Kena Pajak, dengan harga jual yaitu Rp 500.000 jadi Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Rp 500.000. Sehingga PPN terutang pada transaksi pembelian tersebut yaitu Rp 500.000 x 10% = Rp 50.000.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang