Prosedur Lengkap Keberatan dan Banding Pajak

Keberatan dan Banding Pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Awal mula Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat Keberatan dan Banding pajak, ketika penerbitan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak atau bukti potong/pungut oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Namun jika Wajib Pajak tetap tidak setuju dengan hasil putusan keberatan pajak, maka atas putusan keberatan tersebut dapat diajukan banding pajak ke pengadilan pajak. Lalu, bagaimana ketentuan lebih lengkapnya? Simak artikel berikut!

Prosedur Pengajuan Keberatan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 25 ayat 1 mengatur bahwa, keberatan pajak yang disampaikan Wajib Pajak hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya Tambahan (SKPKBT);
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); atau
  • Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.

Atas keberatan ini, Wajib Pajak yang mengajukan keberatan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

  • Keberatan harus diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Akan tetapi, ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang apabila Wajib Pajak menghadapi keadaan di luar kekuasaannya (force majeure). 
  • Kemudian, sebelum dijalankannya upaya hukum keberatan Wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
  • Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan sesuai dengan contoh format dalam Lampiran I PMK Nomor 202/PMK.03/2015. 
  • Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang menyangkut isi dari SKP, meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya, apabila terdapat alasan keberatan selain isi dari SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak, maka alasan tersebut tidak dianggap dalam penyelesaian keberatan.
  • Dalam surat keberatan, Wajib Pajak juga mengemukakan penghitungan menurut Wajib Pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Alasan yang menjadi dasar penghitungan yang dimaksud adalah alasan yang jelas dan dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung seperti fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau bukti pemotongan. 
  • Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya atas satu surat keberatan (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan. Jadi misalkan apabila keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019, maka harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan.
  • Surat keberatan juga harus ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, apabila ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 

Setelah pengajuan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa pengabulan (seluruhnya atau sebagian)/menolak/menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Namun, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan, Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak 12 bulan bulan telah berakhir.

(Baca juga: Seputar Keberatan Pajak yang Perlu Diketahui)

Prosedur Pengajuan Banding Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Banding pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dimana, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait keberatan dapat berupa:

  • Pengabulan (seluruhnya atau sebagian)
  • Menolak
  • Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

Syarat Pengajuan Permohonan Banding Pajak

  • Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  • Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
  • Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Terhadap 1 Keputusan diajukan 1 Surat Banding.

Prosedur Banding Pajak di Pengadilan Pajak

  1. Banding diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
  2. Pemohon Banding melengkapi syarat-syarat banding pajak.
  3. Pada tahap persiapan persidangan, Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atas Surat Banding kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding. Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak, maka jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.
  4. Kemudian, terbanding menyerahkan Surat Banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.
  5. Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.
  6. Pemohon Banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding.
  7. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
  8. Pemohon Banding dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Kemudian, Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.
  9. Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.
  10. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Kemudian, Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding. Apabila Banding tidak lengkap dan/atau tidak jelas sepanjang bukan merupakan persyaratan, kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan. Namun jika persyaratan banding tidak terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dengan putusan dinyatakan tidak dapat diterima, yang diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding dilampaui atau sejak Banding diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
  11. Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.
  12. Pemohon banding dan terbanding menyiapkan alat bukti pengadilan pajak. Alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak dan/atau pengetahuan Hakim.
  13. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
  14. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Putusan Pengadilan Pajak, dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seIuruhnya, menambah Pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau membatalkan.

Perlu diketahui pada saat Banding Pajak:

  • Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
  • Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
  • Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
  • Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
  • Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
  • Jika terbanding tidak menyerahkan Surat Uraian Banding atau pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Bantahan, maka Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding.

Kelola semua kebutuhan pajak Anda dengan aplikasi gratis pajak.io agar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengurus pajak lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun dengan fitur multi-perusahaan dan multi-pengguna untuk mengelola pajak bersama agar lebih produktif dan efisien. 

(Baca juga: Wajib Pajak Harus Tahu, Fakta Pengadilan Pajak)

Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak Prosedur Keberatan dan Banding Pajak

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang