Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pembuatan faktur pajak dan laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban ini dapat berdampak serius pada keuangan dan reputasi perusahaan. Artikel ini akan secara rinci, detail, dan panjang membahas dampak-dampak negatif yang timbul akibat ketidakpatuhan dalam pembuatan faktur pajak dan laporan PPN berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai: UU PPN mengatur kewajiban perusahaan dalam pembuatan faktur pajak dan laporan PPN.
- Peraturan Menteri Keuangan: Terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tata cara dan format pembuatan faktur pajak serta laporan PPN yang harus diikuti oleh perusahaan.
Pengertian Faktur Pajak dan Lapor PPN
- Faktur pajak merupakan dokumen resmi yang mencatat transaksi jual-beli barang atau jasa serta berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
- Laporan PPN adalah laporan berkala yang berisi rincian transaksi yang terkait dengan PPN yang harus dibayar atau dikreditkan kepada perusahaan.
Baca Juga : Hati-hati, Wajib Pajak Marketplace Tidak Urus Pajak Bisa Kena Sanksi Pidana Penjara!
Dampak Ketidakpatuhan dalam Pembuatan Faktur Pajak
- Tidak Dapat Menagih Pajak dari Pelanggan: Jika faktur pajak tidak dibuat dengan benar, perusahaan tidak dapat menagih pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan.
- Tindakan Hukum: Jika pelanggaran perpajakan dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan, PKP dan individu yang terlibat dapat menghadapi tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
- Denda Administratif: PKP yang melakukan pelanggaran dengan maksud menghindari kewajiban pajak dapat dikenai denda administratif berupa bunga sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak dipungut, tidak dilaporkan, atau dilaporkan tetapi tidak disetorkan tepat waktu.
Dampak Ketidakpatuhan dalam Laporan PPN
- Sanksi Administratif: Ketidakpatuhan dalam laporan PPN dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 500.000 per SPT yang telat dilapor dan kewajiban membayar bunga (Pasal 6 UU No 28 Tahun 2007 UU KUP).
- Hilangnya Kepercayaan dari Pihak Ketiga: Ketidakpatuhan dalam laporan PPN dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan dari mitra bisnis dan pihak ketiga lainnya.
- Tanggung Jawab Pidana: Dalam kasus-kasus serius ketidakpatuhan, perusahaan dan individu yang terlibat dapat dikenai tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Baca Juga : Terlambat Dalam Pembuatan Faktur Pajak? Hati Hati Kena Sanksi
Hal yang Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Berat oleh PKP
Pelanggaran berat dalam konteks kewajiban pembuatan faktur pajak dan laporan PPN biasanya mencakup situasi di mana PKP melanggar peraturan perpajakan dengan tingkat kesalahan yang signifikan atau mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP:
- Tidak Membuat Faktur Pajak:
- PKP tidak membuat faktur pajak untuk transaksi penjualan barang atau jasa yang seharusnya dikenai PPN.
- PKP membuat faktur pajak palsu atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Faktur Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan:
- PKP membuat faktur pajak yang tidak mencantumkan informasi yang diperlukan, seperti nomor seri faktur, nama dan NPWP pelanggan, jumlah PPN yang terutang, dan informasi transaksi lainnya yang diwajibkan.
- Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP tidak sesuai dengan format yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
- Tidak Melaporkan atau Menyetor PPN yang Terutang:
- PKP tidak melaporkan jumlah PPN yang terutang dalam laporan PPN periode tertentu.
- PKP melaporkan jumlah PPN yang terutang namun tidak menyetorkannya tepat waktu.
- Penggunaan Faktur Pajak atau NPWP Palsu:
- PKP menggunakan faktur pajak atau NPWP palsu atau tidak valid untuk tujuan menghindari pembayaran PPN yang seharusnya dibayarkan.
- PKP menggunakan faktur pajak atau NPWP orang lain tanpa persetujuan atau tanpa kewenangan.
- Menghindari atau Memalsukan Laporan PPN:
- PKP menghindari penyampaian laporan PPN atau memalsukan laporan PPN dengan sengaja untuk menyembunyikan transaksi yang seharusnya dikenai PPN.
Baca Juga : PKP Naik, Pajak yang Dipotong Lebih Besar? Ini Penjelasannya!
Solusi Menghindari Ketidakpatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Sebagai PKP
- Pemahaman Mendalam tentang Peraturan Perpajakan: Perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan terkait pembuatan faktur pajak dan laporan PPN.
- Sistem dan Proses Internal yang Efektif: Perusahaan perlu mengembangkan sistem dan proses internal yang memastikan pemenuhan kewajiban pembuatan faktur pajak dan laporan PPN secara tepat dan tepat waktu.
- Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait peraturan perpajakan dan penggunaan sistem perpajakan yang berlaku.
- Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi seperti perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan elektronik untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan faktur pajak dan laporan PPN.
Kesimpulan
Dalam dunia bisnis, pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak dan laporan PPN, merupakan hal yang sangat penting. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, PKP perlu memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengimplementasikan proses internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan.
Dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku, PKP harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pembuatan faktur pajak dan pelaporan PPN. Menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-SPT juga menjadi bagian penting dalam proses perpajakan yang modern.
Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat berupa sanksi administratif, pembatasan layanan, pemotongan sanksi atas penagihan pajak, pemotongan hak penyusutan, serta tindakan hukum yang melibatkan denda atau bahkan pidana. Untuk menghindari sanksi ini, PKP perlu memperkuat pemahaman mengenai peraturan perpajakan, mengembangkan sistem dan proses internal yang efektif, serta memanfaatkan teknologi yang relevan.
Baca Juga : Baru Buka Usaha Baru Tidak Lapor Pajak? Awas Terdeteksi Petugas Pajak!
Masih bingung dengan penjelasan diatas? Butuh solusi lebih lanjut? Ayo konsultasikan masalah perpajakan perusahaan kamu melalui link berikut yuk kosultasi sekarang , Konsultasi GRATIS tanpa dipungut biaya sepeser pun!
