Perbedaan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Dalam istilah pajak dikenal Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Kamu bingung cara membedakannya? Simak uraian berikut untuk mengetahui perbedaannya!

Surat Tagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), definisi Surat Tagihan Pajak atau biasa disebut STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU KUP. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak jika terjadi hal berikut:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Oleh karena itu, jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau pajak yang terutang kurang dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi perhitungan sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang telah ditentukan Menteri Keuangan, bunga tersebut dikenakan per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

  1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

Setelah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), fiskus akan melakukan penelitian. Jika ditemukan kesalahan tulis atau hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayar maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi perhitungan sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang telah ditentukan Menteri Keuangan, bunga tersebut dikenakan per bulan untuk paling lama 24 bulan. Sanksi tersebut dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

  1. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

Ketika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi denda dan/bunga yang harus dibayar.

  1. Pengusaha Kena Pajak yang:
    • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
    • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
      • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
      • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dan Nama beserta tanda tangan Faktur Pajak. dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
    • Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

Maka atas kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi Wajib Pajak diwajibkan menyetor pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar yang telah ditentukan Menteri Keuangan, bunga tersebut dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak.

  1. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi perhitungan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang telah ditentukan Menteri Keuangan, bunga tersebut dikenakan per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

(Baca juga: Prosedur Lengkap Keberatan dan Banding Pajak)

Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak merupakan surat yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut dibuat berdasarkan pendapat Petugas Pajak. Ketika Wajib Pajak yang menerima Surat Ketetapan Pajak dari Ditjen Pajak dan tidak terima atas hasil Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang