Perbedaan Ketentuan Pajak UMKM Dulu dan Sekarang

Pajak UMKM saat ini diatur dalam ketentuan PP 23 tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, terdapat beberapa ketentuan terkait pajak UMKM yang berubah dari peraturan sebelumnya yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 yang berlaku sebelumnya, yaitu sejak 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2018. Bagaimana perbedaan ketentuan pajak UMKM yang berlaku saat ini dan sebelumnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak uraian berikut!

Perbedaan ketentuan pajak UMKM pertama, subjek pajak. Pada ketentuan pajak UMKM yang berlaku sebelumnya, subjek pajak yang dapat menggunakan ketentuan tersebut yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk BUT. Tetapi pada ketentuan pajak UMKM yang berlaku sampai saat ini, subjek pajak yang dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM terbaru lebih diperinci lagi. Subjek pajak tersebut yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan WP Badan tertentu berupa PT, CV, Firma dan operasi. Namun dalam hal ini, badan berbentuk BUT tetap tidak dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM.

(Baca juga: PPh Final UMKM di Tahun 2021 Tidak Dapat Lagi Digunakan Oleh PT yang Terdaftar Di Bawah Tahun 2019!)

Perbedaan ketentuan pajak UMKM kedua, pengecualian subjek pajak. Ketentuan pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PP 46/2013 menyebutkan subjek pajak yang tidak dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM diantaranya yaitu:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan: 
    • Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
    • Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan 
  • Wajib Pajak badan yang:
    • Belum beroperasi secara komersial
    • Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Milyar 

Sedangkan berdasarkan ketentuan PP 23/2018, subjek pajak yang tidak dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM yaitu:

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh 
  • Persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 
  • Bentuk Usaha Tetap

Perbedaan ketentuan pajak UMKM ketiga, batasan omzet. Dari sisi batasan omzet yang dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Wajib Pajak yang dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM yaitu Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari hasil usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam 1 Tahun Pajak, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Perbedaan ketentuan pajak UMKM keempat, tarif. Tarif PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Tarif ini mulai berlaku 1 juli Tahun 2018. Sedangkan sebelum tanggal berlakunya PP 23 Tahun 2018, tarif yang digunakan yaitu 1%. Dimana, jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final UMKM.

Perbedaan ketentuan pajak UMKM kelima, batasan waktu. Dalam ketentuan pajak UMKM yang dulu, tidak ada batasan waktu penggunaan ketentuan pajak UMKM. Wajib Pajak dapat menggunakan ketentuan pajak UMKM sampai kapanpun. Namun dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018, terdapat jangka waktu yang mengatur sampai kapan penggunaan ketentuan pajak UMKM. Jangka waktu tersebut dihitung bagi Wajib Pajak lama yaitu dari tahun sejak PP 23 Tahun 2018 berlaku sedangkan bagi Wajib Pajak baru yaitu sejak tahun pajak terdaftar. Adapun jangka waktu yang ditetapkan:

  • Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 7 tahun
  • Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk CV/Firma/Koperasi yaitu 4 tahun
  • Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT yaitu 3 tahun 

Oleh karena itu, jika jangka waktu penggunaan tarif PPh final UMKM sudah habis atau omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak lebih dari Rp 4,8 miliar, maka pelaku usaha menengah tidak berhak menggunakan tarif PPh final tersebut. Namun pelaku UMKM tersebut dapat menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25 UU PPh, yaitu:

  • Tarif progresif jika pelaku usaha merupakan orang pribadi
  • Tarif 25% jika pelaku usaha merupakan suatu badan. Dengan memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari Rp 4,8 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh

Perbedaan ketentuan pajak UMKM keenam, cara membayar. Pada ketentuan sebelumnya, cara membayar pajak UMKM dapat dilakukan dengan cara:

  • Setor sendiri 
  • Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP

Kemudian, ketentuan terbaru hampir sama dengan ketentuan sebelumnya yaitu:

  • Setor sendiri
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP. Dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak UMKM terutang wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai pajak UMKM

Perbedaan ketentuan pajak UMKM ketujuh, dasar pengenaan. Pada ketentuan yang dahulu, pengenaan tarif pajak UMKM didasarkan pada peredaran bruto hasil usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Peredaran bruto tersebut dilihat apakah sudah melebihi Rp 4,8 milyar atau belum. Jika belum, maka tahun depannya bisa menggunakan ketentuan pajak UMKM lagi. Dalam hal ini, penggunaan ketentuan pajak UMKM pada ketentuan terdahulu bersifat on/off, dalam artian bisa digunakan kapan saja, bisa digunakan pada tahun depan, bisa saja tidak digunakan pada tahun depan namun dapat digunakan lagi di tahun tahun selanjutnya. 

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang