Peraturan Perpanjangan Insentif Pajak Sampai Desember 2021 Resmi Disahkan

Setelah ramainya informasi dari menteri keuangan bahwa insentif pajak akan diperpanjang sampai akhir tahun, akhirnya peraturannya disahkan juga. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, pasalnya sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir, sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif pajak yang telah diberlakukan sejak bulan April 2020. Sampai sekarang masa berlaku pemanfaatan insentif pajak tersebut diperpanjang sampai akhir tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2021.

Adapun jenis insentif pajak yang diperpanjang yaitu:

  • PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  • PPh final Ditanggung Pemerintah
  • Pengurangan 50% besarnya angsuran PPh Pasal 25
  • pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN
  • Insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor

Namun tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas perpanjangan insentif pajak. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:

  1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
  2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  3. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.

(Baca juga: Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Apakah Perlu Membuat ID Billing?)

Kemudian, khusus bagi Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan 50% besarnya angsuran PPh Pasal 25 wajib menyampaikan kembali surat pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Selanjutnya khusus bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak.

Guna memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM menghitung pajak UMKM terutang sebesar 0,5% dari omzet bruto sebulan sebagaimana dalam ketentuan PP 23 tahun 2018, kami pajak.io menyediakan layanan Bee-Jak berupa robot konsultan pajak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang terutang. Pada layanan Bee-Jak juga terdapat pembuatan ID Billing secara otomatis, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak hanya tinggal bayar pajak yang terutang. Bee-Jak membantu Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memudahkan kewajiban perpajakannya, tidak perlu ribet! Sehingga kelola pajak hanya dengan hitungan menit melalui aplikasi whatsapp. Klik Bee-Jak sekarang atau wa +62 881-0819-20920! GRATIS!

(Baca juga: Si Pintar Chatbot Bee-Jak, Kelola Pajak UMKM Semudah Chattingan di Whatsapp)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang