Pensiunan Tetap Memiliki Kewajiban Lapor SPT Pajak Kecuali Sudah Non-Efektif

Kewajiban lapor SPT pajak tahunan orang pribadi, tidak terlepas hanya untuk pegawai dan pengusaha atau pekerja bebas. Melainkan, sebagai pensiunan yang tetap memiliki penghasilan pun masih memiliki kewajiban untuk lapor SPT pajak tahunan. Adapun cara lapor SPT pajak pensiunan, teknisnya sama seperti ketika lapor SPT pajak ketika masih menjadi karyawan. Namun, pensiunan tidak perlu melaporkan SPT pajak tahunan jika tidak lagi memenuhi ketentuan subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu bagaimana ketentuannya? Simak uraian berikut!

Pensiunan yang Memperoleh Bukti Potong Pajak

Pada umumnya pensiunan tetap memperoleh penghasilan sehingga atas penghasilan tersebut merupakan objek PPh 21. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun. Sehingga atas penghasilan tersebut, penerima pensiun akan menerima bukti potong meskipun pajak yang dipotong nihil. Adapun bukti potong PPh 21 tersebut berupa formulir 1721 A2. Maka bagi wajib pajak pensiunan yang memperoleh bukti potong tersebut wajib lapor SPT pajak tahunan pada formulir SPT 1770 SS atau 1770 S.

(Baca juga: Begini Cara Mengisi SPT Tahunan Pengusaha Orang Pribadi!)

Pensiunan yang Sudah Tidak Memperoleh Penghasilan

Bagi karyawan yang pensiun dan sudah tidak memperoleh lagi penghasilan, maka pensiunan tersebut dapat dikategorikan sudah tidak memenuhi syarat objektif. Dalam hal ini, pensiunan tidak perlu lapor SPT pajak tahunan. Namun, pensiunan harus mengajukan permohonan Non-Efektif terlebih dahulu Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP. Wajib Pajak Non-Efektif sudah tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT.  Adapun, kriteria suatu Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai Non-Efektif yaitu:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
  3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  5. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
  6. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2  tahun berturut-turut;
  7. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP;
  8. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
  9. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
  10. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
  11. Wajib Pajak selain yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Dalam hal ini, pensiunan yang sudah tidak memperoleh penghasilan lagi dapat mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara elektronik atau secara tertulis. Dengan dilampiri Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif yaitu Dokumen Elektronik dan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif yang disampaikan melalui layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang