Pemerintah Berencana Menaikan Tarif PPN, Begini Respon Pengusaha

Menurut Menteri Keuangan, pemerintah berencana menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan mulai berlaku tahun depan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah supaya penerimaan pajak memenuhi target. Karena penerimaan pajak tahun depan diproyeksi hanya akan tumbuh sebesar 8,37% sampai 8,42% dari proyeksi akhir tahun 2021 atau mencapai Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun. Sehingga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN akan dibahas pada Undang-Undang ke depan.

Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak yaitu karena adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2022. Meskipun begitu, pengeluaran negara sangat banyak dan harus tertutupi. Dengan menaikan tarif PPN menjadi salah satu opsi untuk menutupi pengeluaran negara. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebab tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu flat rate sebesar 10%. Sedangkan kemampuan dalam membayar pajak setiap bisnis berbeda-beda dan seharusnya tidak disamaratakan.

(Baca juga: Insentif Pajak Mobil Baru, PPnBM Ditanggung Pemerintah Mulai Maret 2021)

Rencana kenaikan tarif PPN masih dalam pembahasan internal oleh pemerintah. Sebagaimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membenarkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan terkait reformasi pajak kepada DPR salah satunya yaitu tarif PPN menjadi lebih tinggi. Perlu diketahui, dalam ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN) menyebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga masih memungkinkan bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah baru terkait tarif PPN.

Namun respon Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menolak dengan tegas terkait rencana kenaikan tarif PPN. Karena keadaan perekonomian yang melemah akibat adanya pandemi Covid-19, dikhawatirkan dengan naiknya tarif PPN akan menambah inflasi. Kenaikan tarif PPN sangat bertolak belakang dengan strategi pemerintah untuk menangani ekonomi akibat dampak pandemi. Dengan adanya kebijakan kenaikan PPN malah akan membuat pengusaha semakin tidak percaya dengan pemerintah.

Guna memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM menghitung pajak UMKM terutang sebesar 0,5% dari omzet bruto sebulan sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 23 tahun 2018, kami pajak.io menyediakan layanan Bee-Jak berupa robot konsultan pajak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang terutang. Pada layanan Bee-Jak juga dilengkapi pembuatan ID Billing secara otomatis, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak hanya tinggal bayar pajak yang terutang. Bee-Jak membantu Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memudahkan kewajiban perpajakannya, tidak perlu ribet! Sehingga kelola pajak hanya dengan hitungan menit melalui aplikasi whatsapp. Klik Bee-Jak sekarang atau wa +62 881-0819-20920! GRATIS!

(Baca juga: Si Pintar Chatbot Bee-Jak, Kelola Pajak UMKM Semudah Chattingan di Whatsapp)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang