WNI di Luar Negeri Punya Penghasilan di Indonesia, Bagaimana Ketentuan dan Perhitungan Pajaknya?

Sekarang ini banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang merantau di luar negeri. Misalnya sekolah, bekerja atau memilih untuk bertempat tinggal di luar negeri. Namun beberapa WNI yang berada di luar negeri bisa saja masih memiliki penghasilan dari Indonesia. Lalu, bagaimana ketentuan pajaknya? Simak uraian berikut!

Guna mengetahui ketentuan pajaknya, ketahui subjek pajak WNI yang berada di luar negeri tersebut apakah masih dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Ketentuan terkait subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut menyebutkan:

SPDN adalah:

  1. Orang Pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang:
    • Bertempat tinggal di Indonesia;
    • Berada di Indonesia lebih dari 183  hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
    • Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

SPLN adalah orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, diantaranya:

  1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
    • Tempat tinggal;
    • Pusat kegiatan utama;
    • Tempat menjalankan kebiasaan;
    • Status subjek pajak; dan/atau
    • Persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
  4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Misalnya, Maudy merupakan WNI yang memiliki penghasilan dari berjualan online melalui e-Commerce di Indonesia sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, Maudy memperoleh beasiswa untuk berkuliah di Jerman sehingga sampai sekarang masih berada di Jerman. Meskipun Maudy merupakan WNI yang berada di luar negeri, namun berjualan online melalui e-Commerce di Indonesia masih berjalan bahkan membuka e-Commerce juga di luar negeri. Lalu, bagaimana ketentuan pajaknya?

Berdasarkan penjelasan terkait subjek pajak menyebutkan WNI yang berada di luar negeri dapat dikategorikan sebagai SPLN jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Tidak hanya itu, perhatikan juga ketentuan awal SPLN yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini Maudy memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha yang bukan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, sehingga Maudy tidak bisa dikategorikan sebagai SPLN.

Jangan lupa daftarkan diri untuk memperoleh NPWP!

Sebagai SPDN yang telah memperoleh penghasilan, Maudy memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada saat membuka suatu usaha, Maudy harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/202 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun waktu yang tepat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017. Daftar NPWP dilakukan pada saat:

  • Wajib Pajak yang melakukan kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
  • Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat pendirian.
  • Terhadap Wajib Pajak yang memiliki kegiatan bisnis di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan bisnis yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan bisnis tersebut.

Kemudian, dokumen yang harus disiapkan ketika akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

  1. Surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
  2. Dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (KTP/paspor).
  3. Dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
  4. Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  5. Fotokopi NPWP suami dan fotokopi akta perkawinan atau dokumen sejenisnya untuk wanita kawin yang menghendaki kewajiban pajak yang terpisah dengan suami.

Lalu, bagaimana jika WNI yang berada di luar negeri tersebut belum memiliki NPWP? Maka segera daftarkan diri usaha Anda untuk memperoleh NPWP. Karena konsekuensi jika tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, jika terdeteksi oleh petugas pajak maka petugas pajak dapat menerbitkan secara jabatan dan menentukan pajak yang harus Anda bayar yang terutang maksimal selama 5 tahun kebelakang selama pengusaha tidak membayar pajak berupa Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Maudy harus membuat NPWP meskipun terlambat daripada tidak sama sekali.

(Baca juga: Apa Perbedaan Subjek Pajak dan Wajib Pajak?)

Jangan lupa kelola pajak usaha fotografi berupa Pajak Penghasilan (PPh)!

Setelah memperoleh NPWP maka WNI yang berada di luar negeri memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor PPh. Sebagai pelaku usaha yang tergolong ke dalam UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar, WNI yang berada di luar negeri memiliki kewajiban untuk membayar pajak UMKM yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari omzet penjualan dalam sebulan atas usaha bisnis online melalui e-Commerce di Indonesia. Pajak tersebut diatur dalam PP 23 tahun 2018, dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 

Adapun jika WNI yang berada di luar negeri tidak tergolong UMKM, maka pengenaan pajaknya dikenakan sebagaimana ketentuan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Selain itu, jika WNI memperoleh penghasilan lain di luar negeri maka atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tersebut tidak dapat menggunakan tarif PPh final UMKM. Melainkan perhitungan PPh terutangnya menggunakan tarif progresif dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif progresif yang diperuntukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (UU PPh) yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh Tahunan Orang Pribadi
Sampai dengan Rp 50 juta5%
Di atas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta15%
Di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta25%
Di atas Rp 500 juta30%

Setelah diketahui jumlah pajak yang harus dibayar, WNI yang berada di luar negeri sebagai Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan membuat ID Billing terlebih dahulu. Setelah itu, Wajib Pajak dapat membayar pajak melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak.

(Baca juga: Begini Cara Membuat ID Billing pada Pajak.io)

Kemudian, pelaporan SPT Tahunan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Namun jika Pajak tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang