Pajak Perseroan Vs Pajak Pemegang Saham

Pajak perseroan dan pajak pemegang saham sangatlah berbeda, namun memiliki hubungan karena pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Lalu bagaimana hubungan dan ketentuan pajaknya? Simak uraian berikut!

Perseroan menurut pajak termasuk ke dalam jenis Wajib Pajak Badan. Badan diartikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Menurut KBBI, Perseroan Terbatas (PT) yaitu perserikatan dagang atau perusahaan yg mempunyai modal bersama yg dibagi atas saham-saham (tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai nilai nominal saham yg dimiliki). Sedangkan perseroan tidak terbatas misalnya yaitu firma. Atas saham-saham yang terbagi, sehingga terdapat beberapa orang pribadi sebagai pemilik saham pada persero tersebut.

(Baca juga: Contoh Perhitungan Penurunan Tarif PPh Badan)

Ketentuan Pajak Persero

Sedangkan pemilik saham merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan memperoleh dividen atas laba usaha yang diperoleh perseroan. Oleh karena itu, persero akan dikenakan pajak persero berupa Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dihitung, disetor dan dilapor setiap tahun pajak. Pajak persero dikenakan tarif 25% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Saat ini pemerintah menurunkan tarif pajak persero berupa PPh Badan Tahunan untuk Tahun Pajak 2020, 2021 dan 2022. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5, PERPU 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

  • Sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
  • Sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022

Ketentuan Pajak Dividen Pemegang Saham

Sedangkan atas dividen yang diperoleh pemegang saham, ketentuan pajak dividen sebelum UU Cipta Kerja disahkan merupakan Objek PPh final dengan tarif 10%. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, atas dividen yang diterima oleh pemegang saham tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak, jika:

  • Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi sepanjang dividen itu diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau yang diterima oleh badan dalam negeri.
  • Dividen tersebut harus diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen.

Laporkan pajak perusahaan Anda dengan mudah melalui aplikasi terintegrasi pajak.io, membuat perkerjaan Anda lebih efisien dan gratis selamanya.

(Baca juga: PPh Dividen Dihapus dalam UU Cipta Kerja)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang