Saat ini, Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan NPPN Dapat Dilakukan Secara Online!

Terkadang dalam melakukan penghitungan pajak sangatlah berbelit belit, apalagi terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan, dalam menentukan penghasilan neto sangat membingungkan. Dengan ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan menerbitkan peraturan terkait Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 14 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, NPPN diartikan sebagai :

  • NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau Pasal 29 terutang.
  • NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

NPPN memiliki bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto dengan setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, Wajib Pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajak. 

(Baca juga artikel Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

Syarat Menggunakan NPPN

Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang ingin menggunakan NPPN, yaitu:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • Memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000
  • Menyelenggarakan pencatatan
  • Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
  • Menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP paling lama 3  bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan

Persentase NPPN

Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas:

  1. Persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut: 
    • Sepuluh ibukota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak.
    • Ibukota provinsi lainnya.
    • Daerah lainnya.
  2. Ketiga wilayah tersebut memiliki persentase NPPN yang berbeda-beda. Daftar persentase ini dapat dilihat pada Lampiran I, II dan III pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

Contoh:

Berikut contoh soal yang dikutip dari Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015:

Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang Tahun 2016,Nona Aurelia Memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh sebesar Rp 3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia pada Tahun 2016 dari usaha jasa kantor akuntan publik dan usaha persewaan ruang kantor tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka Nona Aurelia boleh menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa kantor akuntan publik dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sedangkan penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia dari usaha persewaan ruang kantor dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Nona Aurelia yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma (Kode Klasifikasi Usaha) KLU 69200 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%. Maka, Penghasilan Neto dari jasa kantor akuntan publik: 50% x Rp 1.000.000.000 = Rp 500.000.000

PTKP Setahun untuk diri Wajib Pajak sendiri: Rp 24.300.000 (apabila telah disesuaikan dengan tahun sekarang PTKP untuk Wajib Pajak sendiri adalah Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak = Rp 475.700.000 (Rp 500.000.000- Rp 24.300.000)

Pajak Penghasilan terutang:

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 225.700.000=Rp 56.425.000

Maka, jumlah pajaknya = Rp 88.925.000

Berdasarkan contoh penghitungan diatas, hal yang perlu Anda pastikan dalam penggunaan NPPN adalah pastikan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto dan menemukan tarif persentase NPPN yang sesuai KLU dan domisili. 

Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Saat ini, penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu:

  1. Secara elektronik, yang terdiri atas:
    • Secara daring (online) melalui website resmi DJP
    • Melalui Contact Center
    • Saluran tertentu lainnya
  2. Secara langsung ke KPP/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar
  3. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
  4. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Mekanisme Pemberitahuan Penggunaan NPPN secara Online Melalui Website Resmi DJP

  1. Login akun DJP online dengan menggunakan NPWP dan password, kemudian masukan kode keamanan.
  2. Pilih menu Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
  3. Klik “Pemberitahuan Penggunaan NPPN”. Pastikan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN. 
  4. Kemudian, DJP menerima pemberitahuan dengan menerbitkan BPE dalam hal pemberitahuan penggunaan NPPN telah memenuhi semua persyaratan. Namun DJP tidak memproses pemberitahuan penggunaan NPPN, jika Wajib Pajak tidak memenuhi persyarayan yang telah ditentukan.

Mekanisme Pemberitahuan Penggunaan NPPN Melalui Contact Center

  1. Wajib Pajak melakukan panggilan telepon kepada Petugas Contact Center (021) 1500200.
  2. Petugas Contact Center melakukan verifikasi data dengan cara melakukan validasi identitas Wajib Pajak (Proof of Record Ownership/PORO). Validasi identitas Wajib Pajak (PORO) meliputi:
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    • Nama Wajib Pajak;
    • Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    • Alamat tempat tinggal;
    • Alamat pos-el (email) yang terdaftar di DJP; dan
    • Nomor telepon/handphone yang terdaftar di DJP.
  3. Dalam hal Petugas Contact Center belum dapat meyakini validitas identitas Wajib Pajak berdasarkan validasi identitas Wajib Pajak (PORO)), kriteria validasi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan layanan.
  4. Berdasarkan hasil validasi identitas Wajib Pajak (PORO), Petugas Contact Center:
    • Menolak pemberitahuan penggunaan NPPN, dalam hal identitas Wajib Pajak tidak valid.
    • Menindaklanjuti pemberitahuan penggunaan NPPN,dalam hal identitas Wajib Pajak valid. Dengan cara:
      • Melakukan perekaman data pemberitahuan penggunaan NPPN ke dalam aplikasi yang disediakan oleh DJP;
      • Meminta Wajib Pajak memberikan pernyataan afirmasi bahwa Wajib Pajak sungguh-sungguh mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Contact Center;
      • Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan. Jika telah memenuhi persyaratan, maka Petugas Contact Center menerbitkan BPE dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak secara elektronik melalui pos-el (email) Wajib Pajak yang terdaftar di DJP.

(Baca juga artikel Mengenal Pajak Perusahaan Perseorangan)

Untuk memudahkan Anda dalam mengelola pajak perusahaan, Pajak.io menjadi solusi perpajakan online terpadu bagi perusahaan Anda. Aplikasi Pajak.io memiliki keunggulan multi-pengguna, bisa mengelola pajak perusahaan Anda bersama-sama sehingga menjadikan pekerjaan lebih efisien dan produktif. Selain itu juga dapat mengelola lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun.

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang