Mengenal PPN Final Pada UU HPP

Dengan disahkannya Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 terdapat banyak sekali perubahan ketentuan perpajakan, pada klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 April 2022, tidak hanya perubahan non-objek PPN dan tarif PPN saja. Pada perubahan ketentuan pajak pada klaster PPN berdasarkan UU HPP terdapat ketentuan baru yaitu adanya PPN Final. Lalu, bagaimana ketentuan lebih detailnya? Simak uraian berikut!

(Baca juga: Buat Transaksi Pada ERP, Faktur Pajak Otomatis Terbuat di eFaktur Pajak.io)

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, skema pemungutan PPN final mirip dengan skema pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) seperti yang berlalu di negara lain. Perlu diketahui, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai hanya memajaki pertambahan nilainya saja, dengan kata lain dikenakan pemajakan hanya atas pertambahan nilainya (value added) dalam setiap transaksi dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Sedangkan PPn (Pajak Penjualan) dikenakan pemajakan atas nilai transaksi dalam setiap mata rantai transaksi. 

Namun PPN final pada UU HPP pengenaan tarif nya bukan dari harga jual sebagaimana ketentuan PPn yang berlaku di Indonesia sebelumnya sehingga menyebabkan multiple taxation. PPN final pada UU HPP ini pengenaan tarifnya hanya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha.

Adapun yang memiliki kewajiban memungut PPN Final yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A UU HPP, pengusaha kena pajak (PKP) dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan besaran tertentu atau disebut PPN final.

Ketentuan PKP yang memungut PPN final yaitu:

  • PKP tersebut memperoleh peredaran usaha dalam tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu,
  • Melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau
  • Melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan untuk kriteria dan sektor mana saja yang akan dikenakan PPN final ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam PMK.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang