Mengenal Pajak Korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi adalah badan usaha yang sah (berbadan hukum) atau didefinisikan juga sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak korporasi yaitu pajak yang menjadi kewajiban atau harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan.

(Baca juga: Kenali Pajak dan Jenisnya)

Sedangkan menurut pajak, korporasi/badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Setiap Wajib Pajak korporasi atau badan memiliki kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Pajak korporasi terdiri dari pajak tahunan dan pajak bulanan. Pajak korporasi yang harus dibayar setiap tahunnya yaitu berupa Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian pajak korporasi yang harus dibayar setiap bulan atau masa pajak dapat berupa potong/pungut pajak penghasilan dan/atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(Baca juga: Apa Perbedaan Pemungut Pajak dan Pemotong Pajak?)

Pajak korporasi yang wajib dibayar setiap tahun pajak wajib dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Badan. Batas waktu penyetoran pajak ini dilakukan sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan, dimana SPT Tahunan Badan Wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Adapun jika Wajib Pajak korporasi terlambat melaporkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan jika pajak tersebut terlambat dibayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

Kemudian, jenis pajak korporasi yang wajib dilaporkan setiap bulan yaitu:

  • PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan.

  • PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan suatu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atas transaksi yang diatur dalam Pasal 22 UU PPh. Di antaranya: impor, transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

  • PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan suatu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Penghasilan tersebut dapat berupa: bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

  • PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 merupakan suatu yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang didapatkan dari luar negeri. Atas pajak yang telah dibayar di luar negeri tersebut, dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan.

  • PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan suatu pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan pada setiap masa pajak untuk mengurangi besarnya pajak tahunan yang harus dibayar.

  • PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri yang bekerja pada suatu perusahaan atau mendapatkan penghasilan dari suatu badan berupa penjualan harta, bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

  • PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan suatu pajak yang bersifat final atas transaksi yang dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Diantaranya yaitu: sewa tanah dan bangunan, pengalihan tanah dan bangunan, bunga obligasi, hadiah undian dan lain-lain.

  • PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima berkaitan dengan pelayaran dan penerbangan.

  • Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak yang wajib dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Perlu diketahui bahwa setiap Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban melaporkan SPT masa yang dijelaskan pada Surat Keterangan terdaftar pada saat pertama kali mendaftarkan NPWP. Dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) disebutkan jenis SPT Masa apa saja yang wajib dilaporkan. 

(Baca juga: Hindari Denda, Catat Batas Akhir Pelaporan Pajak)

Kelola semua kebutuhan pajak Anda dengan aplikasi gratis pajak.io agar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengurus pajak lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akun dengan fitur multi-perusahaan dan multi-pengguna untuk mengelola pajak bersama agar lebih produktif dan efisien. 

(Baca juga: Fitur Multi-Perusahaan dan Multi-Pengguna Pajak.io untuk Kelola Pajak Bersama)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang