Mengenal Bangun Guna Serah dan Ketentuan Pajaknya

Bangun Guna Serah atau dengan nama lain Built-Operate-Transfer (BOT) adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir. Biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain-lain. Kemudian bangunan yang didirikan oleh investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko (ruko), hotel, dan/atau bangunan lainnya.

Sekilas tentang PPh Pasal 15

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenal sebagai Norma Penghitungan Khusus. PPh Pasal 15 ini digunakan untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Guna menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 

Adapun, dalam hal bangunan yang didirikan investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka bagian bangunan yang diserahkan merupakan penghasilan bagi pemegang atas tanah dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas penyerahan tersebut terutang pajak Penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara lain pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bagian bangunan yang diserahkan, dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan. Sehingga, PPh Pasal 15 terutang oleh pemegang hak atas tanah = 5% x Jumlah bruto tertinggi antara nilai pasar atau NJOP bagian Bangunan yang diserahkan.

(Baca juga: Seputar PPh Pasal 15 yang Perlu Diketahui)

Contoh

PT A selaku pemilik hak atas tanah melakukan perjanjian bangun guna serah atau Built, Operate and Transfer (BOT) dengan PT B selaku investor, dengan masa perjanjian selama 10 Tahun. Setelah masa perjanjian berakhir, yakni pada tanggal 31 Juli 2020 PT B menyerahkan bangunan kepada PT A yang nilai pasarnya sebesar Rp 8.000.000.000, sementara NJOP PBB atas bangunan tersebut adalah sebesar RP 7.950.000.000.

PPh Pasal 15 terutang 

= 5% x Rp 8.000.000.000 = Rp 400.000.000

Wajib disetor oleh PT A selaku pihak pemberi penghasilan dan menerima bangunan yang diserahkan.

Setelah mengetahui cara menghitung PPh Pasal 15 yang terutang, bayar PPh Pasal 15 Anda dengan membuat ID Billing terlebih dahulu melalui fitur pada pajak.io yang terpercaya karena merupakan mitra resmi Ditjen Pajak RI.

(Baca juga: Begini Cara Membuat ID Billing pada Pajak.io)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.

Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut One on One Consultation maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang