Mengenal Aspek Pajak Perusahaan Cabang

Ketika suatu perusahaan sukses dengan jumlah permintaan terhadap produk yang sangat tinggi, maka tidak dimungkinkan perusahaan tersebut membuka cabang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cabang dapat didefinisikan sebagai satuan usaha (kedai, toko), lembaga, perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. 

Sedangkan perusahaan cabang merupakan anak atau bagian dari perusahaan induk yang memiliki tempat beroperasi berbeda lokasi dengan perusahaan induk, namun dapat berdiri sendiri. Lalu, bagaimana aspek pajak perusahaan cabang? Simak uraian berikut untuk mengetahui lebih lanjut!

Bagi perusahaan cabang berupa pelaku Usaha, Kecil, Menengah, Mikro (UMKM) Pada umumnya memiliki pengetahuan terkait perpajakan yang sangat minim. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM biasanya fokus kepada usaha yang dilakukan, namun tidak mementingkan urusan perpajakan. Setelah usahanya semakin berkembang, misalnya dengan banyak membuka cabang  kemudian otoritas pajak melirik atas potensi pajak dari usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut. Sehingga pelaku UMKM kelabakan dan kebingungan bagaimana cara mengelola pajaknya. Sedangkan otoritas pajak akan memeriksa usaha yang dilakukan untuk diterbitkan NPWP secara jabatan. Kemudian otoritas akan mengenakan pajak secara jabatan untuk tahun-tahun sebelumnya yang tidak dilakukan pembayaran pajak, maksimal 5 tahun kebelakang dihitung sejak pelaku UMKM melakukan kegiatan usaha. 

(Baca juga: Langkah-Langkah Penting Ketika Membuka Cabang Usaha)

Kewajiban Wajib Pajak Perusahaan Cabang

Bagi pengusaha yang memiliki usaha di beberapa tempat, maka wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 27/PJ/2020, NPWP Cabang adalah NPWP yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal/ tempat kedudukan Wajib Pajak atau yang diberikan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat menggunakan NPWP Pusat. 

Wajib Pajak Badan dengan status cabang meliputi cabang Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha pada tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan Wajib Pajak Badan dengan status pusat. Tempat kegiatan usaha yang diberikan NPWP Cabang dapat berupa lokasi usaha, kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, atau tempat kegiatan usaha sejenis, termasuk yang berbentuk Kantor Virtual, yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen.

Kemudian Wajib Pajak perusahaan cabang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa terhadap Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1  bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020, terdapat dokumen yang harus disiapkan ketika mendaftar NPWP Cabang:

  • Fotokopi Kartu NPWP pusat,
  • Dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi KTP/ paspor dan NPWP,
  • Sebagai tambahan dalam mendaftar NPWP Cabang, Anda harus mengisi surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Setelah menyiapkan dokumen tersebut, kirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh NPWP Cabang.

Setelah itu, kewajiban perpajakan pada NPWP Badan Cabang yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Perlu diketahui, dalam kewajiban pelaporan PPN tergantung Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut melakukan sentralisasi atau tidak. Apabila perusahaan tidak melakukan sentralisasi, maka NPWP Cabang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. Sebaliknya apabila PKP melakukan sentralisasi, maka NPWP Cabang tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Masa PPN. Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan hanya dilaporkan pada NPWP Pusat pada lampiran 5A karena dalam pembuatan laporan keuangannya merupakan konsolidasi.

Aspek Pajak Perusahaan Cabang

  1. Pajak perusahaan cabang berupa Pajak Penghasilan (PPh)

Bagi perusahaan cabang, tentunya memperoleh penghasilan yang harus dikenakan pajak. Namun perusahaan cabang tidak memiliki kewajiban dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena pelaporan hanya dilakukan oleh perusahaan pusat. Dalam hal ini, Wajib Pajak perusahaan cabang hanya memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada perusahaan pusat. Kemudian oleh perusahaan pusat dilakukan konsolidasi laporan keuangan sehingga diperoleh peredaran usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, Wajib Pajak perusahaan cabang tidak memiliki kewajiban melaporkan pajak. Kemudian perhitungan dan pengenaan PPh dikenakan kepada perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan NPWP Pusat. Selanjutnya pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak perusahaan pusat harus mengisi lampiran khusus 5A yang berisi mengenai daftar cabang perusahaan.

Namun, Wajib Pajak perusahaan cabang memiliki kewajiban mengisi formulir 1721- V pada SPT Masa PPh 21 yang berisi mengenai daftar biaya. Lampiran tersebut wajib diisi setiap Masa Desember. Karena setiap Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan seperti Cabang dan Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) wajib mengisi lampiran tersebut.

  1. Pajak perusahaan cabang berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Lalu, apakah perusahaan cabang memiliki kewajiban memungut PPN? Maka jawabannya yaitu tergantung status perusahaan tersebut merupakan PKP atau bukan, kemudian atas cabang tersebut apakah dilakukan sentralisasi pemungutan PPN atau tidak. Jika dilakukan sentralisasi maka pemungutan PPN dilakukan, namun atas penyerahan dari pusat ke cabang tidak dikenakan PPN. Kemudian perusahaan cabang tidak memiliki kewajiban melaporkan PPN, karena pelaporan hanya dilakukan oleh perusahaan pusat. Berbeda halnya jika tidak dilakukan sentralisasi tempat PPN terutang, maka atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan dari perusahaan pusat kepada perusahaan cabang harus dikenai PPN. Kemudian pengelolaan PPN terkait hitung, setor dan lapor pun dilakukan secara masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki lebih dari 1 Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang atau dengan kata lain PKP yang memiliki cabang dapat memilih 1 tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang. Tempat yang dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang merupakan Tempat PPN Terutang dimana Pengusaha di tempat tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal PKP memilih 1 tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang, PKP menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP Tempat Pemusatan, dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar.

Pemberitahuan secara elektronik atas pemilihan Tempat Pemusatan PPN Terutang harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Memuat nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang,
  • Memuat nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan
  • Dilampiri surat pernyataan bahwa:
    • Administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada Tempat PPN Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang;
    • Tempat Pemusatan PPN Terutang dan Tempat PPN Terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan; dan
    • Tempat Pemusatan PPN Terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan;
  • Dilampiri surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kemudian berdasarkan pemberitahuan yang diajukan PKP, paling lama 14 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap Kepala Kanwil DJP Tempat Pemusatan PPN Terutang atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dengan menerbitkan:

  • Keputusan Pemusatan PPN Terutang, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan; atau
  • Surat Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan untuk Diberikan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang