Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Apakah Perlu Membuat ID Billing?

Akibat adanya pandemi Covid-19, perekonomian menjadi semakin melemah. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas insentif salah satunya yaitu pajak UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Sebagaimana pada tanggal 1 Februari 2021, menteri keuangan resmi menetapkan peraturan terkait perpanjangan pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

Fasilitas Insentif Pajak UMKM DTP

Perlu diketahui dalam fasilitas insentif pajak UMKM DTP, pelaku UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Kemudian pemotong dan pemungut pajak tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini pemerintah memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif pajak yang telah diberlakukan sejak bulan April 2020. Pada peraturan sebelumnya, insentif pajak tersebut berlaku sampai bulan September 2020, kemudian diperpanjang menjadi bulan Desember 2020 dan saat ini pemerintah resmi memperpanjang lagi sampai 30 Juni 2021. Oleh karena itu khusus pelaku UMKM, manfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dengan lapor realisasi insentif pajak UMKM DTP. Sebagai konsekuensi jika Wajib Pajak tidak lapor realisasi insentif pajak UMKM, maka Wajib Pajak tersebut tidak berhak memanfaatkan insentif pajak UMKM DTP untuk masa pajak yang bersangkutan.

Sekilas Tentang ID Billing

ID Billing atau Identification Billing dalam peraturan pajak dikenal sebagai Kode Billing yang diartikan sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. ID Billing dibutuhkan oleh setiap Wajib Pajak pada saat akan melakukan pembayaran pajak yang terutang karena transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui bank/pos persepsi dapat dilakukan jika ada ID Billing. Wajib Pajak dapat memperoleh ID Billing melalui fitur e-Billing. Pajak.io adalah aplikasi yang dapat membuat ID Billing untuk membayar pajak. Kode Billing yang telah dibayar akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). BPN dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(Baca juga: Begini Cara Lapor Pajak UMKM di SPT Tahunan Orang Pribadi)

Lalu, Apakah Tetap Harus Membuat ID Billing?

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, menyebutkan pemotong atau pemungut pajak UMKM harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode billing atas transaksi. Oleh karena itu selain memiliki kewajiban untuk lapor realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP, pelaku UMKM juga wajib membuat ID Billing. Namun dalam pembuatan ID Billingnya sedikit berbeda karena harus mencantumkan tulisan pada bagian uraian.

Cara Membuat ID Billing Pajak UMKM DTP

Adapun mekanisme pembuatan ID Billing Pajak UMKM melalui Pajak.io, yaitu:

  1. Daftarkan akun pajak.io Anda dengan menyiapkan email dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian pilih “Daftar”.
  2. Klik menu e-Billing pada pajak.io kemudian isi formulir yang disediakan. Sebelum membuat ID Billing pastikan Anda mengetahui kode Jenis Setoran yang akan dilaporkan. Contoh: Adi merupakan pelaku UMKM di bidang bisnis makanan, akan membayar Pajak UMKM yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan. Maka jenis pajak yang dipilih pada saat pembuatan ID Billing yaitu 411128 dan kode jenis setoran yaitu 420 atas Final UMKM Bayar Sendiri. 
  3. Pada kolom uraian, isi dengan tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 09/PMK.03/2021”. Pembuatan ID Billing melalui pajak.io telah selesai. Selamat mencoba!

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang