Ketentuan Pajak UMKM yang Terdaftar Menggunakan NPWP Orang Pribadi

Ketika membuka suatu usaha kecil-kecilan, tentunya harus mengurus administrasi perpajakannya. Atas Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dirintis maka sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha tersebut, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun jika usaha UMKM tersebut terdaftar secara hukum sebagai suatu badan usaha, maka selain mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Orang Pribadi, juga harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas nama badan usaha tersebut. Lalu bagaimana ketentuan perpajakannya jika suatu UMKM hanya terdaftar menggunakan NPWP Orang Pribadi saja? Simak uraian berikut!

(Baca juga: Ulasan Lengkap Beserta Cara Perhitungan terkait Pajak Perusahaan Franchise)

Suatu usaha yang terdaftar menggunakan NPWP Orang Pribadi saja, dalam hal ini bisa terjadi karena usaha yang dilakukan masih kecil-kecilan dan tidak terdaftar secara legal sebagai suatu badan usaha. Usaha yang didirikan tersebut dalam ilmu ekonomi tergolong ke dalam perusahaan perseorangan. Maka ketentuan perpajakannya pun sangat berbeda jika dibandingkan dengan usaha yang didirikan menggunakan NPWP Badan.

Pajak perusahaan perseorangan merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan perseorangan baik itu Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dijalankan oleh seorang pemilik yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu:

  • Dimiliki perseorangan atau perusahaan keluarga
  • Pengelolaannya sederhana
  • Modalnya tidak terlalu besar
  • Kelangsungan usaha tergantung pada pemiliknya
  • Nilai penjualan dan nilai tambahnya kecil

Aspek Pajak Usaha yang Terdaftar Menggunakan NPWP Orang Pribadi

Pengenaan pajak perusahaan perseorangan berbeda dengan pajak perusahaan pada umumnya. Karena kepemilikannya individu, sehingga atas penghasilan yang diperoleh hanya dilaporkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Contoh perusahaan perseorangan yaitu: salon, bengkel, laundry, toko kelontong. Atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perseorangan, dikenakan pajak berupa:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

Apabila orang pribadi pemilik mendirikan perusahaan perseorangan, maka diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan perseorangan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut. Tarif pajak perusahaan perseorangan berupa PPh yaitu tarif progresif sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (UU PPh). Perhitungan pajak perusahaan perseorangan atas PPh tahunan didapatkan dengan mengalikan tarif dan Penghasilan Kena Pajak.

Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif PPh Tahunan Orang Pribadi
Sampai dengan Rp 50 juta5%
Di atas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta15%
Di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta25%
Di atas Rp 500 juta30%

Apabila penghasilan bruto atas kegiatan yang dilakukan perusahaan perseorangan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Maka dalam perhitungan pajak perusahaan perseorangan atas PPh dapat dikenakan ketentuan pajak bagi pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dimana atas penghasilan tersebut dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 0.5% dari penghasilan bruto perbulan.

Kemudian Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki perusahaan perseorangan dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dalam menghitung pajak perusahaan perseorangan tahunan dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Namun, NPPN ini hanya dapat digunakan untuk pelaku usaha yang terdapat pada lampiran Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaku usaha perusahaan perseorangan disebut juga sebagai pengusaha. Apabila pengusaha memperoleh peredaran bruto diatas Rp 4,8 Miliar maka wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun, pengusaha yang peredaran brutonya belum melebihi Rp 4.8 miliar dapat juga memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Tarif pajak perusahaan perseorangan atas PPN yaitu 10%.

Kini pajak.io memiliki chatbot yang berfungsi sebagai solusi urus pajak tanpa ribet. Dengan klik link Bee-jak, Anda akan dihubungkan dengan robot konsultan pajak via whatsapp +62 881-0819-20920 yang dapat membantu Anda menghitung pajak UMKM yang terutang dilengkapi dengan ID Billing. Tanpa ribet harus membuat ID Billing secara manual, karena chatbot beejak akan membantu Anda. Tidak hanya itu, chatbot juga akan merekomendasikan link pembayaran pajak. Coba sekarang juga, GRATIS!

(Baca juga: Pajak.io Luncurkan Chatbot “Bee-Jak”, Mudahkan UKM Lapor dan Bayar Pajak)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang