Punya Bisnis Fashion, Begini Ketentuan dan Cara Menghitung Pajaknya!

Fashion merupakan salah satu hal yang paling penting dan sangat diperhatikan oleh semua kalangan, terutama anak muda dan ibu-ibu. Bisnis fashion sangat diminati oleh banyak pengusaha maupun konsumen karena merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi selain makan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, bisnis fashion sangat menjanjikan dan tidak pernah padam karena permintaan produk akan selalu ada. Lalu, bagaimana ketentuan dan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban pebisnis fashion?

Sekilas tentang Bisnis Fashion

Dari dulu bisnis fashion paling diminati oleh masyarakat, sebagaimana dikutip dari laman katadata, produk fashion paling banyak dibeli para konsumen digital pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12-14 Desember 2016. Rilis dari Nielsen Indonesia mencatat penjualan produk ini mencapai 68 persen dari total perdagangan. Produk mode yang banyak dibeli seperti pakaian, tas, sepatu, perhiasan, hingga aksesoris. Pengumpulan data riset ini dilakukan pada 500 responden di 20 kota besar Indonesia. Responden yang menjadi target merupakan lelaki dan perempuan di atas 15 tahun yang memiliki akses internet. Dalam penelitian tersebut bisnis fashion paling unggul dengan perolehan 68%, kemudian gadget menyusul dengan perolehan 44%, selanjutnya elektronik sebesar 35%, travel sebesar 31%, kosmetik sebesar 28%,

Sampai saat inipun fashion masih unggul dalam menarik hati konsumen, hal tersebut dibuktikan dalam hasil laporan We Are Social & hootsuite’s Digital tahun 2017 sebagaimana dikutip dari media keuangan bulan Maret tahun 2018. Dalam laporan tersebut menyebutkan nilai transaksi e-Commerce per kategori di Indonesia dalam miliar USD, yaitu:

  • Fashion & kecantikan sebesar USD 2.466
  • Travel & akomodasi sebesar USD 2.417
  • Mainan & hobby sebesar USD 1.436
  • Furniture sebesar USD 1.288
  • Elektronik sebesar USD 1.273
  • Video Games sebesar USD 792
  • Makanan & barang pribadi sebesar USD 593
  • Musik digital sebesar USD 4

(Baca : Punya Usaha Kopi Kekinian? Begini Cara Hitung Pajaknya!)

Ketentuan Pajak Bisnis Fashion

Kebanyakan pebisnis fashion di Indonesia tergolong ke dalam jenis pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun sangat disayangkan saat ini banyak sekali pelaku UMKM yang kurang melek pajak. Seharusnya pada saat membuka bisnis fashion, pengusaha mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/202 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsekuensi jika tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, jika terdeteksi oleh petugas pajak maka petugas pajak dapat menerbitkan secara jabatan dan menentukan pajak yang harus Anda bayar yang terutang maksimal selama 5 tahun kebelakang selama pengusaha tidak membayar pajak. Oleh karena itu, pengusaha harus membuat NPWP. Adapun waktu yang tepat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017. Daftar NPWP Badan dilakukan pada saat:

  • Wajib Pajak yang melakukan kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
  • Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat pendirian.
  • Terhadap Wajib Pajak yang memiliki kegiatan bisnis di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan bisnis yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan bisnis tersebut.

Kemudian setelah memperoleh NPWP maka pengusaha memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan terdaftar. Sebagai pelaku UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar, memiliki kewajiban untuk membayar pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet sebulan. Pajak tersebut diatur dalam PP 23 tahun 2018, dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.

Pelaporan SPT Tahunan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Namun jika Pajak tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun jika UMKM tersebut dimiliki oleh suatu badan, maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan April. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Selain SPT Tahunan, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh. SPT Masa PPh tersebut dapat berupa PPh 25 atas angsuran pajak, SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai , SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

Selain PPh, bagi pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Namun apabila penghasilan bruto Wajib Pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar, maka Wajib Pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini pelaku bisnis juga harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN? Apabila bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN masa pelaku bisnis tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Contoh: jasa katering, jasa asuransi, makanan di restoran.

(Baca juga: Punya Bisnis Online, Begini Ketentuan Pajaknya!)

Contoh Perhitungan Pajak UMKM dengan Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar

Tuan Fahri (TK/0) merupakan pengusaha tas, pada tahun 2019 memperoleh omzet dari bisnis online sekitar Rp 4 miliar. Kemudian PPh Tahun 2019 memperoleh penghasilan dan perhitungan pajak UMKM sebagai berikut:

Masa PajakOmzetPerhitunganPPh Final Terutang
Januari\Rp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
FebruariRp 250 jutaRp 250 juta x 0,5%Rp 1.250.000
MaretRp 300 jutaRp 300 juta x 0,5%Rp 1.500.000
AprilRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000
MeiRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
JuniRp 150 jutaRp 250 juta x 0,5%Rp 750.000
JuliRp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
AgustusRp 200 jutaRp 200 juta x 0,5%Rp 1.000.000
SeptemberRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000
OktoberRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
NovemberRp 500 jutaRp 500 juta x 0,5%Rp 2.500.000
DesemberRp 400 jutaRp 400 juta x 0,5%Rp 2.000.000

Perhitungan PPN atas bisnis Online

PKP A memiliki bisnis online melalui e-Commerce yaitu menjual sepatu yang merupakan Barang Kena Pajak, dengan harga jual yaitu Rp 500.000 jadi Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Rp 500.000. Sehingga PPN terutang pada transaksi pembelian tersebut yaitu Rp 500.000 x 10% = Rp 50.000.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang