Insentif Pajak Mobil Baru, PPnBM Ditanggung Pemerintah Mulai Maret 2021

Adanya pandemi Covid-19, membuat perekonomian negara Indonesia semakin melemah dan memberikan dampak kepada bisnis. Salah satunya yaitu bisnis otomotif yang terkena dampak pandemi, membuat kebanyakan warga negara Indonesia kekurangan minat dalam membeli kendaraan khususnya mobil yang harganya dapat dibilang lumayan mahal. Hal tersebut membuat pemerintah menyiapkan peraturan yang menetapkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil akan diberlakukan mulai bulan Maret 2021 sampai bulan Desember 2021. Lalu, bagaimana ketentuannya? Simak uraian berikut!

(Baca juga: Kewajiban Bagi Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Insentif Pajak Mobil Berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah!)

Sekilas Tentang PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan/atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Saat terutang PPnBM yaitu pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. PPnBM dikenakan hanya 1 kali pada saat terutang PPnBM. Jenis Barang yang Tergolong Mewah dalam PPnBM antara lain: 

  • Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  • Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  • Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  • Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status 

Ketentuan Insentif Pajak Mobil Baru PPnBM DTP

Besaran diskon yang diberikan akan secara bertahap atas pembelian mobil baru dengan kubikasi mesin kurang dari 1500 cc, berpenggerak dua roda atau 4×2 (termasuk sedan), memiliki kandungan lokal mencapai 70 persen. Jenis mobil baru yang dapat dikenakan PPnBM DTP misalnya jenis kendaraan multi purpose vehicle (MPV) kelas bawah seperti Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Wuling Confero, Toyota Avanza, dan Nissan Livina. Selain itu, misalnya yaitu low cost green car atau LCGC seperti Toyota Agya, Honda Brio Satya, Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Daihatsu Ayla. Lalu jenis mobil sedan jenis tertentu (PPnBM mobil sedan). Mekanisme pemberian insentif pajak mobil baru berupa diskon PPnBM DTP yaitu:

  • Diberikan diskon 100% di 3 bulan pertama, 
  • Diskon 70% di 3 bulan kedua,
  • Diskon 50% di 3 bulan terakhir.

Pajak atas Pembelian Mobil Baru

Mobil mewah merupakan salah satu kendaraan bermotor yang salah satu ketentuan pajaknya diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun tidak hanya itu, pada saat pembelian mobil mewah pun dikenakan ketentuan pajak pusat. Pajak mobil mewah dapat berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

  • Pajak mobil mewah pertama, PPN. Penjual mobil mewah dalam negeri tentunya memiliki omset lebih dari Rp 4,8 Miliar sehingga wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu pada saat melakukan pembelian mobil mewah di dalam negeri dari PKP, wajib dipungut PPN. Kemudian jika pembelian mobil mewah secara impor, akan tetap dikenakan PPN karena sebagaimana diketahui bahwa PPN menganut Destination Principle. Dimana PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun BKPTB dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan di dalam negeri atau di Indonesia. Sehingga atas impor BKP berupa mobil mewah akan dikenakan PPN dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
  • Pajak mobil mewah kedua, PPnBM. Selain dikenakan PPN, pada saat pembelian mobil mewah juga akan dikenakan PPnBM. Tarif PPnBM yang dikenakan bermacam-macam, mulai dari 10% sampai 125% sebagaimana ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017. Misalnya mobil lamborghini dikenakan tarif sebesar 125%. 
  • Pajak mobil mewah ketiga, PPh Pasal 22. Atas pembelian mobil mewah dapat dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 5% sebagaimana diatur dalam diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019. Mobil mewah yang dikenakan PPh Pasal 22 yaitu kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc. Selain atas impor mobil mewah, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN.
  • Pajak mobil mewah keempat, BBNKB. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    • Penyerahan pertama sebesar 20%.
    • Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
  • Pajak mobil mewah kelima, PKB. Sebagaimana diatur dalam UU PDRD, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
    • Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
    • Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang