Hindari Kendala Pajak Ini, Agar Bisnis Aman!

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, mengelola pajak harus menggunakan ilmunya karena sering terjadi beberapa kendala pajak yang terjadi di beberapa perusahaan. Sehingga, Wajib Pajak harus menghindari penyebab kendala pajak yang sering terjadi tersebut. Selain itu, Wajib Pajak juga perlu tahu bagaimana cara mengatasi kendala pajak yang terjadi. Berikut terdapat beberapa kendala yang harus dihindari dan cara mengatasinya!

Kendala pajak pertama, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seharusnya pada saat membuka suatu usaha atau mendirikan suatu badan, pengusaha harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/202 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun waktu yang tepat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017. Daftar NPWP dilakukan pada saat:

  • Wajib Pajak yang melakukan kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan bisnis atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
  • Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat pendirian.
  • Terhadap Wajib Pajak yang memiliki kegiatan bisnis di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan bisnis yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan bisnis tersebut.

Adapun dokumen yang harus disiapkan ketika akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yaitu:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
    • Surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
    • Dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (KTP/paspor).
    • Dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
    • Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
    • Fotokopi NPWP suami dan fotokopi akta perkawinan atau dokumen sejenisnya untuk wanita kawin yang menghendaki kewajiban pajak yang terpisah dengan suami.
  2. Wajib Pajak Badan
    • Dokumen pendaftaran Wajib Pajak Badan
    • Dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya (akta pendirian)
    • Dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan (KTP dan NPWP Pengurus)
    • Dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha Badan

Lalu, bagaimana jika pengusaha belum memiliki NPWP? Maka segera daftarkan diri usaha Anda untuk memperoleh NPWP. Karena konsekuensi jika tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, jika terdeteksi oleh petugas pajak maka petugas pajak dapat menerbitkan secara jabatan dan menentukan pajak yang harus Anda bayar yang terutang maksimal selama 5 tahun kebelakang selama pengusaha tidak membayar pajak berupa Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pengusaha harus membuat NPWP meskipun terlambat daripada tidak sama sekali.

Kendala pajak kedua, lupa mengelola pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh). Setelah memperoleh NPWP maka Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor PPh. Baik itu PPh Tahunan maupun PPh Masa. Sebagai pelaku pengusaha baik itu Orang Pribadi maupun Badan yang tergolong ke dalam UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar, memiliki kewajiban untuk membayar pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet sebulan. Pajak tersebut diatur dalam PP 23 tahun 2018, dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Adapun jika Wajib Pajak tidak tergolong UMKM, maka pengenaan pajaknya dikenakan sebagaimana ketentuan tarif Pasal 17 UU PPh. Bagi Orang Pribadi dikenakan tarif progresif sedangkan bagi Wajib Pajak Badan dikenakan pengurangan tarif PPh Badan jika omzet tidak melebihi Rp 50 miliar.

Setelah diketahui jumlah pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan membuat ID Billing terlebih dahulu. Setelah itu, Wajib Pajak dapat membayar pajak melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Kemudian, pelaporan SPT Tahunan yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Namun jika Pajak tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun jika pengusaha tersebut dimiliki oleh suatu badan, maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan April. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Selain SPT Tahunan, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh. SPT Masa PPh tersebut dapat berupa PPh 25 atas angsuran pajak, SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai , SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22, PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

(Baca juga: Begini Cara Membuat ID Billing pada Pajak.io)

Kendala pajak ketiga, tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, tidak semua Wajib Badan maupun pengusaha harus mengukuhkan diri sebagai PKP. Perlu diketahui bahwa setiap Wajib Pajak yang mempunyai omset lebih dari Rp 4,8 miliar saja yang memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, pengusaha yang memperoleh omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Jika dilihat berdasarkan peraturan perpajakan, dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi  pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu:

  • Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
  • Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • Pengawasan administrasi perpajakan

Sedangkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika dilihat dari sisi kelebihannya, di antaranya:

  • PKP dianggap legal secara hukum dan taat pajak
  • Mudah untuk melakukan transaksi dengan instansi pemerintah
  • Membantu atau berkontribusi kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sebagai sumber pemasukan negara
  • Dianggap sebagai pengusaha besar dengan kredibilitas yang tinggi sehingga pengusaha mudah bekerja sama dengan perusahaan lain

Adapun konsekuensi jika tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, jika terdeteksi oleh petugas pajak maka petugas pajak dapat menerbitkan secara jabatan dan menentukan pajak yang harus Anda bayar yang terutang maksimal selama 5 tahun kebelakang selama pengusaha tidak membayar pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai.

Kendala pajak keempat, tidak mengelola pajak berupa PPN. Setelah dikukuhkan menjadi PKP, maka Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor dan melapor PPN. Oleh karena itu, setiap terjadi transaksi pembelian barang atau penyerahan jasa harus membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada lawan transaksi. Tarif PPN yang dikenakan yaitu 10%, kecuali untuk ekspor yaitu 0%. Cara menghitung PPN yang terutang yaitu dengan mengkreditkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Kemudian, untuk pembayaran PPN, sama seperti PPh harus membuat ID Billing terlebih dahulu setelah itu baru dapat dibayarkan melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Lalu, perlu diketahui bahwa pelaporan PPN harus dilakukan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya.

Kendala pajak kelima, salah dalam perhitungan. Seringkali Wajib Pajak salah pada saat melakukan perhitungan pajak. Di antaranya kesalahan tersebut disebabkan karena salah input data atau angka, tidak menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau salah dalam menghitung PTKP, tidak melakukan pembulatan tiga angka dibelakang, salah menggunakan jenis tarif yang seharusnya digunakan dan masih banyak lagi kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh human error.

Kendala pajak keenam, terlambat menyetor dan melapor pajak. Hal paling utama yang harus diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak yaitu batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Perlu diketahui bahwa setiap jenis pajak memiliki jangka waktu yang berbeda, baik itu pembayaran maupun pelaporan. Setiap pajak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa atau bulanan.

(Baca juga: Hindari Denda, Catat Batas Akhir Pelaporan Pajak)

Kendala pajak ketujuh, lupa dalam melakukan pemotongan atau lupa memberikan bukti potong. Setiap bulannya Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan lawan transaksinya yang kemudian dilaporkan dalam SPT Masa. Jenis SPT Masa yang menjadi kewajiban untuk dikelola oleh Wajib Pajak yaitu sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima Wajib Pajak pada saat pertama kali mendaftarkan NPWP. Kemudian atas kegiatan yang dilakukan pemotongan/pemungutan pajak wajib diberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan yang terdapat dalam SPT Masa yang dilaporkan.

Kendala pajak kedelapan, salah menggunakan formulir SPT. Setiap jenis SPT merupakan form yang berbeda-beda. Terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penggunaan jenis formulir SPT ditentukan oleh jumlah omset. 

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang