e-Faktur: Solusi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

e-Faktur merupakan aplikasi pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lapor SPT Masa PPN merupakan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap akhir bulan atau Masa pajak. Namun sebelum SPT Masa PPN dilaporkan, SPT Masa PPN perlu dibuat terlebih dahulu melalui aplikasi e-Faktur. Saat ini pemerintah meluncurkan pembaruan terhadap aplikasi pembuatan SPT Masa PPN yaitu e-Faktur 3.0. Di mana aplikasi e-Faktur 3.0 ini akan diimplementasikan pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada seluruh Wajib Pajak yang menjadi PKP. Oleh karena itu, setiap PKP wajib mempunyai e-Faktur 3.0 dalam hal pelaporan SPT Masa PPN.

Asal Muasal e-Faktur

Sebagaimana dikutip dari laman DJP, pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak membuat e-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh PKP. Proses pemberlakuan e-Faktur dimulai dengan kegiatan registrasi ulang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia terhadap semua PKP terdaftar. e-Faktur mulai berlaku tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara nasional baru dimulai tanggal 1 Juli 2016.

(Baca juga: PKP Wajib Tahu, Syarat Formal Faktur Pajak)

Apakah e-Faktur merupakan sarana untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?

Perlu diketahui bahwa aplikasi e-Faktur diterbitkan guna menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif. Pembahasan terkait hubungan e-Faktur dengan kepatuhan Wajib Pajak terjawab dalam jurnal penelitian yang terdapat dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan pada laman Fiskal Keumenkeu yang dilakukan oleh Dhian Adhetiya Safitra dan Sartika Djamaluddin (2020).

Sebagaimana dikutip dalam Dhian dan Sartika (2020), salah satu tujuan dari implementasi e-Faktur Pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga nilai yang diharapkan adalah signifikan positif. Hasilnya cukup menarik karena implementasi e-Faktur Pajak berhubungan signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menguatkan penelitian Witte dan Woodbury (1985) yang menyimpulkan pembenahan administrasi perpajakan yang melibatkan teknologi akan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penelitian ini melemahkan penelitian yang dilakukan Gabuer, Nam, dan Parsche (2007), Pavlov (2016), serta penelitian Samerad dan Bartunkova (2016) yang menyimpulkan bahwa perubahan administrasi perpajakan dengan melibatkan teknologi informasi belum tentu meningkatkan kepatuhan pajak karena ketidakpatuhan yang mendorong ke penggelapan pajak akan menemukan modus baru. Hal ini disebabkan perubahan administrasi menjadi elektronik tidak memiliki relevansi dengan penggelapan pajak itu sendiri dalam jangka pendek. Otomasi pengawasan pada sistem administrasi berbasis teknologi informasi akan memberikan data ke otoritas pajak yang bermanfaat dalam jangka panjang (Samerad & Bartunkova, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhian Adhetiya Safitra dan Sartika Djamaluddin juga menemukan hasil bahwa implementasi e-Faktur Pajak meningkatkan probabilitas kepatuhan pembayar pajak sebesar 67.68%. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa upaya otoritas pajak yang melibatkan teknologi informasi merupakan strategi yang tepat.

Untuk kemudahan dalam mengelola pajak, gunakan aplikasi pajak.io, mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak. Selain efisien dan aman, pajak.io juga gratis selamanya.

(Baca juga: Apa Saja Fitur Pajak.io?)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang