Contoh Perhitungan PPh Pasal 15

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenal sebagai Norma Penghitungan Khusus. PPh Pasal 15 ini digunakan untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sehingga bagi beberapa objek pajak tertentu dikenakan PPh Pasal 15 yang bersifat final. Guna menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. Namun ada satu objek PPh Pasal 15 yang tidak bersifat final.

(Baca juga: Seputar PPh Pasal 15 yang Perlu Diketahui)

Contoh Perhitungan

  1. PPh Pasal 15 atas perusahaan pelayaran dalam negeri

PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 2 Agustus 2020, PT X melakukan kontrak dengan PT Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Malang ke Cirebon sebesar Rp 850.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2020.

PPh Pasal 15 yang terutang 

= 1,2% x Rp 850.000.000 = Rp 10.200.000

  1. PPh Pasal 15 atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (atas charter)

PT Y mencharter pesawat terbang dari perusahaan penerbangan dalam negeri yakni PT Z Airline dengan nilai sewa Rp 750.000.000. 

PPh Pasal 15 yang harus dipotong atas sewa pesawat

= 1,8% x Rp 750.000.000 = Rp 13.500.000

PPh tersebut bersifat tidak final, kemudian dipotong dan disetor oleh PT Y selaku pemberi penghasilan.

  1. PPh Pasal 15 atas Perusahaan Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri yang punya BUT di Indonesia

Perusahaan penerbangan luar negeri XLiner (BUT) menyewakan pesawat kecil kepada PT A dengan nilai sewa Rp 700.000.000. 

PPh Pasal 15 yang wajib dipotong

 = 2,64% x Rp 700.000.000 = Rp. 18.480.000 

PPh tersebut bersifat final, kemudian dipotong dan disetor oleh PT A selaku pemberi penghasilan.

  1. PPh Pasal 15 atas Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Nilai ekspor bruto KPD A pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 20.000.000.000, KPD A berasal dari negara Spanyol yang mempunyai P3B dengan Indonesia, dengan tarif Branch Profit Tax (BPT) sebesar 10%.

PPh Pasal 15 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh KPD A, yaitu:

Ph bruto = Rp 20.000.000.000

Ph neto 1% = Rp 200.000.000

PPh Badan 25% = Rp 50.000.000 (a)

Laba setelah pajak = Rp 150.000.000

BPT 10% = Rp 15.000.000 (b)

PPh Pasal 15 (a+b) = Rp 65.000.000

Cara perhitungan lain

0, 325% x Rp. 20.000.000.000 = Rp 65.000.000

  1. PPh Pasal 15 atas Built-Operate-Transfer (BOT)

PT A selaku pemilik hak atas tanah melakukan perjanjian Built, Operate and Transfer (BOT) dengan PT B selaku investor, dengan masa perjanjian selama 10 Tahun. Setelah masa perjanjian berakhir, yakni pada tanggal 31 Juli 2020 PT B menyerahkan bangunan kepada PT A yang nilai pasarnya sebesar Rp 8.000.000.000, sementara NJOP PBB atas bangunan tersebut adalah sebesar RP 7.950.000.000.

PPh Pasal 15 terutang 

= 5% x Rp 8.000.000.000 = Rp 400.000.000

Wajib disetor oleh PT A selaku pihak pemberi penghasilan dan menerima bangunan yang diserahkan.

(Baca juga: Konsep PPh Pasal 4 Ayat 2)

Setelah mengetahui cara menghitung PPh Pasal 15 yang terutang, bayar PPh Pasal 15 Anda dengan membuat ID Billing terlebih dahulu melalui fitur pada pajak.io yang terpercaya karena merupakan mitra resmi Ditjen Pajak RI.

(Baca juga: Begini Cara Membuat ID Billing pada Pajak.io)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang