Bagaimana Cara Membayar PPh UMKM?

Pajak UMKM merupakan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara Indonesia. Dimana UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian UMKM juga tercatat sebagai usaha yang kebal dan bisa bertahan pada saat terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998. Adapun peran UMKM diantaranya yaitu:

  • Sebagai pemerataan ekonomi karena terdapat dimana mana sampai pelosok negara
  • Mengurangi kemiskinan karena memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja
  • Sebagai sumber pemasukan devisa negara dengan menghasilkan barang berkualitas yang dapat diekspor

Pelaku UMKM menurut pajak yaitu pelaku pengusaha baik itu Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Sehingga Wajib Pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet penjualan dalam sebulan. Pajak tersebut diatur dalam PP 23 tahun 2018, dibayarkan setiap bulan dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Setelah diketahui jumlah pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak UMKM dengan membuat ID Billing terlebih dahulu. 

Sekilas Tentang ID Billing

Pajak.io saat ini menyediakan fitur e-Billing yang dapat akses secara gratis untuk membuat ID Billing yang digunakan sebelum melakukan pembayaran pajak. Fitur e-Billing ini disediakan oleh pajak.io sebagai sarana untuk membuat ID Billing sebelum melakukan pembayaran pajak. 

Kode ID Billing akan keluar setelah mengisi formulir yang tersedia dalam e-Billing diantaranya yaitu identitas Wajib Pajak, jenis pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak,  jumlah yang disetor beserta terbilangnya dan uraian. Setelah mendapatkan ID Billing, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Kode Billing yang telah dibayar akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). BPN dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 09 / PJ / 2020, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(Baca juga: Tips Sukses Bisnis Usaha Barbershop)

Bayar Pajak UMKM

Adapun mekanisme pembuatan ID Billing Pajak UMKM melalui Pajak.io, yaitu:

  1. Daftarkan akun pajak.io Anda dengan menyiapkan email dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian pilih “Daftar”.
  2. Klik menu e-Billing pada pajak.io kemudian isi formulir yang disediakan. Sebelum membuat ID Billing pastikan Anda mengetahui kode Jenis Setoran yang akan dilaporkan. Contoh: Adi merupakan pelaku UMKM di bidang bisnis makanan, akan membayar Pajak UMKM yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan. Maka jenis pajak yang dipilih pada saat pembuatan ID Billing yaitu 411128 dan kode jenis setoran yaitu 420 atas Final UMKM Bayar Sendiri. Pembuatan ID Billing melalui pajak.io telah selesai. Selamat mencoba!

Setelah itu, Wajib Pajak UMKM dapat melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Kemudian atas pembayaran pajak UMKM dilaporkan dalam SPT Tahunan. 

Lapor Pajak UMKM

Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Namun jika SPT Tahunan tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, jika Wajib Pajak berbentuk berbentuk suatu badan, maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan April. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang