Bukalapak Hingga Lazada Wajib Memungut PPN Mulai Desember 2020

Saat ini pemerintah telah memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas belanja online sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pengenaan PPN belanja online dikenakan pada seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital. PPN yang ditanggung oleh konsumen atas konsumsi sebesar 10% dari harga sebelum pajak yang terdapat dalam invoice yang diterbitkan oleh penjual sebagai bukti pungut PPN.

Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Batasan kriteria penunjukan pemungut PPN PMSE sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/12/PJ/2020 yaitu:

  • Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
  • Jumlah pengakses (traffic) di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan

(Baca juga artikel Pemerintah Kejar Penerimaan PPN e-Commerce Guna Tingkatkan Rasio Pajak)

Saat ini, DJP menetapkan 10 marketplace sebagai pemungut PPN PSME sehingga mulai 1 Desember 2020 marketplace tersebut wajib memungut PPN dari setiap arang yang dijual. 10 Marketplace tersebut yaitu:

  1. PT Bukalapak.com
  2. PT Tokopedia
  3. PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
  4. PT Global Digital Niaga (Blibli.com)
  5. Cleverbridge AG Corporation
  6. Hewlett-Packard Enterprise USA
  7. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
  8. Valve Corporation (Steam)
  9. beIN Sports Asia Pte Limited
  10. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)

Adapun pemungutan PPN atas transaksi e-Commerce dan digital tersebut memiliki tujuan dan harapan guna meningkatkan rasio pajak negara Indonesia di saat sedang dilanda pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian semakin melemah. Dengan berlakunya peraturan terkait PPN e-Commerce diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak negara Indonesia di tengah pandemi.

Teknis Penunjukan Pemungut PPN PSME

  • Pemerintah menerbitkan peraturan baru hingga peraturan pelaksananya sebagai dasar hukum penunjukan pemungutan PPN PSME,
  • Pemungut PPN PSME diberikan tanda pengenal atau identitas berupa Kartu Nomor Identitas Perpajakan dan Surat Keterangan Terdaftar,
  • Aktivasi akun dan pemutakhiran data pemungut PPN PMSE secara online melalui sistem yang disediakan oleh DJP.

Kelola pajak Anda dengan menggunakan fitur pajak.io yang telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak RI.

(Baca juga artikel PPN Belanja Online: Bagaimana Penerapannya?)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang