Buat Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak, Perhatikan Hal Berikut!

Terdapat beberapa jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2019 terdapat sebanyak 16 jenis dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Namun, saat ini pemerintah menghapus peraturan tersebut dan memberlakukan ketentuan yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 16/PJ/2021 terdapat 25 dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tujuan diperluasnya dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu:

  • meningkatkan kemudahan pelayanan otoritas, 
  • memperkuat proses bisnis internal Kementerian Keuangan, 
  • meningkatkan dan memperkuat kualitas joint program antar direktorat diantaranya DJP, Ditjen Bea Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA).

(Baca juga: Apa itu Faktur Pajak Pengganti?)

Ketika akan membuat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, jangan lupa perhatikan hal yang diatur dalam PER 16/PJ/2021. Dokumen tertentu berupa :

  1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu
  2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
  3. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik
  4. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum
  5. Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
  6. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan
  7. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek
  8. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan
  9. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1)
  10. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP
  11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
  12. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak diatas ketika dibuat, paling sedikit harus memuat:

  • Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan
  • Nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir, dalam hal ekspor
  • Jenis BKP dan/atau JKP
  • Dasar Pengenaan Pajak
  • Jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor

Kemudian ketika akan membuat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak berupa bukti penerimaan pembayaran (struk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher, paling sedikit harus memuat:

  • Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan atau nama dan NPWP penjual
  • Jenis BKP dan/atau JKP
  • Dasar Pengenaan Pajak
  • Jumlah PPN yang dipungut

Lalu, ketika membuat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak berupa:

  1. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP
  2. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:
    1. Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP
    2. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP
    3. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud

Paling sedikit harus memuat:

  • Nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP, dan
  • Jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atau dilunasi

Terakhir, ketika membuat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak berupa:

  1. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
  2. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:
    1. Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP
    2. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP, atau
    3. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud
  3. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP

Paling sedikit harus memuat:

  • Nama, alamat, dan NPWP Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dan
  • Jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atau dilunasi

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang