Berikut Ketentuan Terbaru Terkait PPN Ekspor BKP Berwujud!

Pada tanggal 26 Maret 2021, Ditjen Pajak menerbitkan peraturan baru yaitu PER 07/PJ/2021 tentang perlakuan PPN impor-ekspor BKP berwujud. Peraturan tersebut diterbitkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud bagi Pengusaha Kena Pajak dan impor Barang Kena Pajak Berwujud. Lalu, bagaimana isi ketentuan baru terkait PPN ekspor BKP berwujud? Simak uraian berikut!

Pada ketentuan baru menyebutkan bahwa PPN terutang atas kegiatan ekspor-impor BKP berwujud. Kemudian diperlukan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak, berupa:

  1. PEB atas Ekspor BKP Berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
  2. PIB atas Impor BKP Berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Ketentuan PPN Ekspor BKP Berwujud

Dalam hal ini, eksportir yaitu:

  1. Pemilik Barang
  2. Pihak lain yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada Pemilik Barang

PKP atau Pemilik Barang yang melakukan ekspor menggunakan Jasa Pengurusan Ekspor. Penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN, yang memiliki kewajiban sesuai ketentuan peraturan perpajakan berupa:

  • Memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak
  • Menyetorkan PPN terutang
  • Melaporkan PPN terutang Pemberitahuan Masa PPN

Sehingga dalam hal ini eksportir selaku pihak yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada Pemilik Barang, tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Pemilik Barang dalam PEB.

( Baca juga: Apa itu Faktur Pajak Pengganti?)

Kemudian, ekspor BKP Berwujud dapat juga dilakukan dengan cara konsolidasi. Pengertian konsolidasi yaitu mengumpulkan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam 2 atau lebih PEB, dengan menggunakan 1 peti kemas sebelum kumpulan Barang Ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

Adapun pembuatan PEB paling sedikit memuat:

  • Nama, alamat, dan NPWP Eksportir
  • Nama, alamat, dan NPWP Pemilik Barang
  • Dasar pengenaan pajak

PEB tersebut dilampiri dengan nota pelayanan ekspor, invoice, dan bill of lading atau airway bill, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian terutangnya PPN terjadi pada saat Ekspor BKP Berwujud. Saat Ekspor BKP Berwujud yaitu tanggal pendaftaran PEB yang merupakan tanggal diberikannya persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggal pendaftaran PEB merupakan tanggal pelaporan Ekspor BKP Berwujud dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Sehingga saat terutang PPN ekspor BKP berwujud menggunakan tanggal pelaporan ekspor BKP berwujud dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Selanjutnya, ekspor BKP Berwujud berupa ekspor Barang Kemasan yang telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa Barang Kemasan tersebut ditujukan untuk diimpor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tidak dipungut PPN. Dengan catatan:

  • Barang Kemasan dicatat sebagai aset PKP Pemilik Barang Kemasan
  • Terdapat perikatan yang menjelaskan bahwa Barang Kemasan harus dikembalikan oleh pembeli di luar Daerah Pabean kepada PKP Pemilik Barang Kemasan

Dengan terbitnya peraturan baru PER 07/PJ/2021, PKP Pemilik Barang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud melalui Eksportir dengan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Pemilik Barang, sepanjang terdapat:

  • Bukti transaksi antara PKP Pemilik Barang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean
  • Perikatan yang menyatakan bahwa PKP Pemilik Barang meminta Eksportir melakukan Ekspor BKP Berwujud untuk dan atas kepentingannya

Tidak hanya itu, PKP Cabang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanan PKP Pusat dan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Cabang, sepanjang dapat dibuktikan dengan:

  • Perikatan antara PKP Cabang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean,
  • Faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP Cabang kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.

Guna memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM menghitung pajak UMKM terutang sebesar 0,5% dari omzet bruto sebulan sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 23 tahun 2018, kami pajak.io menyediakan layanan Bee-Jak berupa robot konsultan pajak yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang terutang. Pada layanan Bee-Jak juga dilengkapi pembuatan ID Billing secara otomatis, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak hanya tinggal bayar pajak yang terutang. Bee-Jak membantu Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memudahkan kewajiban perpajakannya, tidak perlu ribet! Sehingga kelola pajak dapat dilakukan hanya dengan hitungan menit melalui aplikasi whatsapp. Klik Bee-Jak sekarang atau wa +62 881-0819-20920! GRATIS!

(Baca juga: Si Pintar Chatbot Bee-Jak, Kelola Pajak UMKM Semudah Chattingan di Whatsapp)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang