Berapa Minimal Gaji yang Bebas Pajak?

Sebagaimana teman-teman tahu bahwa di Indonesia memberlakukan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan berupa gaji yang diperoleh dari perusahaan. Kamu pasti penasaran dan bertanya-tanya, berapa sih minimal gaji yang bebas pajak? Simak uraian berikut supaya kamu tahu jawabannya!

Sebelumnya, kamu perlu pelajari dulu konsep PPh yang dikenakan atas gaji yaitu PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 definisi PPh Pasal 2 adalah pajak atas penghasilan yang terdiri dari penghasilan, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk Apa pun yang disetujui dengan pekerjaan atau jabatan, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak Badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh 21 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), menyebutkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

  • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  • Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
  • Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
  • Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(Baca juga: Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Baru Mulai Bekerja di Pertengahan Tahun)

Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21

  1. Pegawai

Pegawai adalah orang perorangan yang bekerja atas izin kerja, berdasarkan persetujuan atau persetujuan kerja tertulis atau tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan di dalam susunan atau kegiatan tertentu yang diperoleh ketidakseimbangan yang diperlukan berdasarkan periode tertentu, pekerjaan yang diminta, atau disediakan lainnya yang disediakan pemberi kerja , termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri

  1. Pegawai tetap

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau diterima dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh hasil dalam jumlah tertentu secara berkala.

  1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima pembayaran pegawai yang bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil kerja yang dihasilkan atau menggunakan jenis pekerjaan yang dibuat oleh pemberi kerja.

  1. Bukan pegawai

Bukan pegawai merupakan Orang pribadi selain pegawai tetap & pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa menurut perintah/permintaan pemberi penghasilan. Contohnya: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

  1. Peserta kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk yang menghadiri rapat, sidang, seminar, rapat, pelatihan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lain dan menerima atau memperoleh ketidakseimbangan dengan menggunakan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

  1. Penerima pensiun

Penerima pensiun merupakan Orang Pribadi atau ahli waris yang menerima imbalan untuk pekerjaan masa lalu termasuk menerima Tunjangan Hari Tua (THT) / Jaminan Hari Tua (JHT).

  1. Penerima pesangon/uang manfaat pensiun/THT dan JHT

Penerima pesangon/uang manfaat pensiun/THT dan JHT merupakan Orang Pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang  manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Lalu, berapa minimal gaji yang bebas pajak?

Bagi kamu yang pegawai tetap, maka akan dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun belum melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian bagi pegawai kontrak atau tenaga kerja lepas yang upah hariannya tidak melebihi Rp 450.000 maka tidak dipotong PPh Pasal 21.

Besaran PTKP sering mengalami perubahan, terakhir diubah yaitu pada tahun 2016 dimana besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  • Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  • Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Daftar PTKP

StatusKeterangan StatusBesaran PTKP berlaku mulai 2016
TK/0Lajang, tidak memiliki tanggunganRp 54.000.000
TK/1Lajang, memiliki 1 tanggunganRp 58.500.000
TK/2Lajang, memiliki 2 tanggunganRp 63.000.000
TK/3Lajang, memiliki 3 tanggunganRp 67.500.000
K/0Menikah, tidak memiliki tanggunganRp 58.500.000
K/1Menikah, memiliki 1 tanggunganRp 63.000.000
K/2Menikah, memiliki 2 tanggunganRp 67.500.000
K/3Menikah, memiliki 3 tanggunganRp 72.000.000
K/I/0Menikah, istri bekerja, tidak memiliki tanggunganRp 112.500.000
K/I/1Menikah, istri bekerja, memiliki 1 tanggunganRp 117.000.000
K/I/2Menikah, istri bekerja, memiliki 2 tanggunganRp 121.500.000
K/I/3Menikah, istri bekerja, memiliki 3 tanggunganRp 126.000.000

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut One on One Consultation maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang