Belum Lapor SPT Pajak? Awas Bagi Pebisnis Ekspor & Impor Akan Jadi Boomerang!

Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Bagi pengusaha atau pelaku usaha ekspor impor seharusnya memahami ketentuan bahwa apabila SPT Pajak Anda bermasalah, akan menghambat kegiatan ekspor impor. Oleh karena itu, jangan sampai SPT Pajak pengusaha ekspor & impor bermasalah karena akan menjadi boomerang. Pengusaha ekspor & impor seharusnya mematuhi tanggal-tanggal yang terkait dengan SPT Pajak. Simak ulasan berikut!

(Baca juga: Strategi Menciptakan Inovasi Bisnis Guna Meningkatkan Penjualan)

Semua aktivitas ekspor barang ke luar negeri dan impor barang dari negara lain harus melewati pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan ekspor impor berhubungan dengan DJBC karena ada faktor bea dan cukai yang harus dibayarkan melalui Ditjen Bea Cukai. Selain bea dan cukai, dalam kegiatan ekspor impor juga berhubungan dengan pajak. Dikarenakan pelaku usaha harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk bisa menjalankan kegiatan ekspor impor. Pajak yang dikenakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 

Dengan adanya NPWP, DJBC akan mengetahui tingkat kepatuhan pajak pelaku sebab sudah ada integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC. Selain itu, integrasi data DJP dan DJBC adalah mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Sehingga bagi pelaku usaha yang belum lapor SPT Pajak akan ketahuan, yang mengakibatkan kegiatan ekspor impor tertahan di pelabuhan. Dengan kata lain, kegiatan ekspor impor akan terganggu apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban SPT Pajak.

Kepatuhan pajak jadi syarat mutlak bagi DJBC untuk dapat meloloskan pengajuan berbagai dokumen perizinan kegiatan ekspor-impor. Maka dari itu, agar kegiatan ekspor-impor tidak terhambat karena urusan pajak, lapor SPT Pajak Anda dengan tepat waktu. Berikut adalah batas waktu pelaporan SPT Pajak, yaitu:

  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 30 April setiap tahunnya.
  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 31 Maret setiap tahunnya.
  • PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah paling lama adalah pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.

Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut One on One Consultation maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang