Begini Syarat Suatu Usaha Dikenai Pajak!

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tidak memandang apakah pekerjaannya sebagai pegawai maupun sebagai pengusaha. Keduanya memiliki ketentuan pajaknya tersendiri. Lalu, usaha yang bagaimana yang kena pajak? Bagaimana ketentuan pajak usaha? Simak uraian berikut!

Menurut pajak, pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kemudian atas kegiatan usaha yang dilakukan, terdapat dua jenis pajak usaha yang dapat dikenakan yaitu:

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas pertambahan nilai dari barang yang diproduksi oleh produsen ke konsumen. Transaksi biasanya dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dimana PPN atas transaksi tersebut dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Apabila belum mencapai penjualan atau omset diatas Rp 4,8 miliar, maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah penjual. Kemudian, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah pembeli akhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, karena suatu kegiatan usaha menghasilkan penghasilan maka atas penghasilan tersebut menjadi objek pajak penghasilan. Perlu diingat bahwa jenis penghasilan yang dikenakan pajak yaitu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, sepanjang suatu usaha menghasilkan penghasilan maka pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan. Lalu, untuk memulai memenuhi kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak, maka dibutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika omzet yang diperoleh dari kegiatan tersebut telah melebihi Rp 4,8 miliar maka pelaku usaha tersebut wajib memungut pajak usaha berupa PPN. 

(Baca juga: Strategi Marketing yang Harus Dikuasai Pelaku UMKM)

Kewajiban Memiliki NPWP

Setelah melakukan kegiatan usaha baik itu atas nama individu maupun badan, pelaku usaha tersebut memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Namun jika usaha tersebut berbentuk badan, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat pendirian.

Setelah memiliki NPWP, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan. Pelaporan pajak usaha dalam SPT Tahunan oleh orang pribadi harus dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan Maret. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Jika Pajak tersebut tidak juga dilaporkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian, jika usaha tersebut dimiliki oleh suatu badan maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana pada umumnya jatuh pada setiap bulan April. Adapun jika terlambat dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Cara Bayar Pajak Usaha Paling Modern

Pada umumnya, Wajib pajak yang ingin membayar pajak usaha harus melewati prosedur yang berbelit-belit dengan membuat ID Billing terlebih dahulu. Belum lagi, jika menggunakan aplikasi Ditjen Pajak perlu menginput EFIN terlebih dahulu. Pajak.io melalui chatbot Bee-Jak dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola kewajiban pajak dalam hal pembayaran pajak usaha yang dilakukan dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak. Tanpa memerlukan EFIN, chatbot Bee-Jak dapat menyediakan ID Billing secara otomatis beserta link pembayaran pajak melalui tokopedia atau bukalapak. Namun pastikan Anda sudah terdaftar menjadi user pajak.io. Berikut cara mendaftarkan akun Pajak.io:

  1. Siapkan akun email Anda yang digunakan untuk mengelola perpajakan. Boleh menggunakan email baru atau email yang terdaftar pada akun DJP Online. Jika Anda lupa kata sandi email, Anda dapat membuat email yang baru yang akan digunakan untuk mendaftarkan akun pajak.io
  2. Buka website pajak.io kemudian pilih menu daftar. Masukan alamat email yang telah Anda siapkan. Kemudian atur kata sandi untuk akun pajak.io.
  3. Coba login pada website pajak.io.

Bayar Pajak Usaha dengan Mudah

  1. Chat layanan Bee-Jak via whatsapp dengan sapaan hai atau halo.
  2. Bee-jak akan meminta alamat email yang terdaftar di Pajak.io. Kemudian Bee-Jak akan mengirim kode verifikasi ke email Anda. Cek spam jika email verifikasi tidak kunjung masuk. Kemudian kirim kode verifikasi ke chatbot Bee-Jak.
  3. Setelah email terverifikasi,  chatbot Bee-Jak akan menanyakan bulan dan tahun pajak yang akan dihitung. Anda bisa menjawab dengan format bulan dan tahun pajak misalnya: Januari 2021 atau jan 2021.
  4. Lalu, chatbot Bee-Jak akan menanyakan berapa peredaran kotor atau omzet pada bulan dan tahun pajak yang sudah disebutkan tersebut untuk menghitung berapa pajak final UMKM yang terutang. Maka chatbot Bee-Jak akan menghitung pajak yang terutang secara otomatis. 
  5. Selanjutnya, chatbot Bee-Jak akan menawarkan wajib pajak untuk dibuatkan kode billing secara otomatis. Kode billing  yang diterbitkan chatbot Bee-Jak mengacu pada kode jenis pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 atas Pajak Final UMKM yang dibayar sendiri. 
  6. Kemudian, chatbot Bee-Jak akan mengirim link pembayaran pajak melalui aplikasi e-commerce yang ditunjuk sebagai salah satu channel pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara diantaranya Tokopedia dan Bukalapak.
  7. Langkah terakhir, Wajib Pajak dapat menyalin kode billing yang telah diterbitkan oleh chatbot Bee-Jak untuk melakukan pembayaran pajak di aplikasi e-commerce tersebut.

Gunakan sekarang juga, GRATIS! Hubungi melalui nomor whatsapp +62 881-0819-20920 atau klik link Bee-Jak

(Baca juga: Bee-Jak: Robot Konsultan Pajak Pertama di Indonesia, Solusi Cepat dan Tepat Kelola Pajak UMKM)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang