Begini Cara Bayar Pajak Pegawai

Setiap pegawai yang bekerja pada perusahaan maupun orang pribadi ternyata dapat dikenakan pajak. Pajak pegawai tersebut harus dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada negara. Lalu, bagaimana cara bayar pajak pegawai? Simak uraian berikut!

Mengenal Pajak Pegawai

Pajak pegawai atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 definisi PPh Pasal 2 adalah pajak atas penghasilan yang terdiri dari penghasilan, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk Apa pun yang disetujui dengan pekerjaan atau jabatan, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak Badan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh 21 atau pajak pegawai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), menyebutkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

  • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  • Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
  • Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
  • Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak Termasuk sebagai Pemberi Kerja yang mempunyai Kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 21 atau pajak pegawai yaitu:

  • Kantor Perwakilan Negara Asing.
  • Organisasi2 Internasional sebagaimana dimaksud dalam UU PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
  • Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • Pemberi kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(Baca juga: 3 Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Tetap)

Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh 21 atau pajak pegawai yaitu:

  1. Pegawai

Pegawai adalah orang perorangan yang bekerja atas izin kerja, berdasarkan persetujuan atau persetujuan kerja tertulis atau tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan di dalam susunan atau kegiatan tertentu yang diperoleh ketidakseimbangan yang diperlukan berdasarkan periode tertentu, pekerjaan yang diminta, atau disediakan lainnya yang disediakan pemberi kerja , termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri

  1. Pegawai tetap

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau diterima dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh hasil dalam jumlah tertentu secara berkala.

  1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima pembayaran pegawai yang bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil kerja yang dihasilkan atau menggunakan jenis pekerjaan yang dibuat oleh pemberi kerja.

  1. Bukan pegawai

Bukan pegawai merupakan Orang pribadi selain pegawai tetap & pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa menurut perintah/permintaan pemberi penghasilan. Contohnya: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

  1. Peserta kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk yang menghadiri rapat, sidang, seminar, rapat, pelatihan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lain dan menerima atau memperoleh ketidakseimbangan dengan menggunakan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

  1. Penerima pensiun

Penerima pensiun merupakan Orang Pribadi atau ahli waris yang menerima imbalan untuk pekerjaan masa lalu termasuk menerima Tunjangan Hari Tua (THT) / Jaminan Hari Tua (JHT).

  1. Penerima pesangon/uang manfaat pensiun/THT dan JHT

Penerima pesangon/uang manfaat pensiun/THT dan JHT merupakan Orang Pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang  manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Mengenal ID Billing

ID Billing atau Identification Billing dalam peraturan pajak dikenal sebagai Kode Billing yang diartikan sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. ID Billing dibutuhkan oleh setiap Wajib Pajak pada saat akan melakukan pembayaran pajak yang terutang karena transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui bank/pos persepsi dapat dilakukan jika ada ID Billing. Wajib Pajak dapat memperoleh ID Billing melalui fitur e-Billing. Pajak.io adalah aplikasi yang dapat membuat ID Billing untuk membayar pajak.

Pajak.io menyediakan fitur e-Billing untuk membantu Wajib Pajak memperoleh ID Billing. Fitur e-Billing pada pajak.io dapat diakses secara gratis untuk membuat ID Billing yang digunakan sebelum melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, ATM, internet banking, bank persepsi, kantor pos ataupun lembaga persepsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pajak.io adalah aplikasi yang dapat membuat ID Billing untuk membayar pajak. Kemudian ID Billing akan keluar setelah mengisi formulir yang tersedia dalam e-Billing. Data yang harus diisi dalam formulir yang disediakan dalam fitur e-Billing pajak.io diantaranya yaitu identitas Wajib Pajak, jenis pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, jumlah yang disetor beserta terbilangnya dan uraian. Kelebihan e-Billing Pajak.io yaitu tidak memerlukan EFIN untuk pembuatan ID Billing sudah bisa langsung dilakukan ketika sudah memiliki akun di Pajak.io.

Cara Membuat ID Billing untuk SPT Masa PPh 21/26

Prosedur membuat ID Billing sangat mudah dengan menggunakan fitur e-Billing pajak.io. Sehingga, ID Billing dapat dibuat hanya dengan hitungan menit saja. Adapun prosedur pembuatan ID Billing melalui Pajak.io, yaitu:

  1. Daftarkan akun Pajak.io Anda dengan menyiapkan email dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian pilih “Daftar”.
  2. Klik menu e-Billing pada Pajak.io kemudian isi formulir yang disediakan dengan mengisi mulai dari kode akun pajak yang dipilih yaitu 411121 untuk pajak pegawai yang dikenakan PPh Pasal 21.
  3. Lalu pilih kode jenis pajak 100 untuk masa
  4. Pilih masa pajak yang akan dibayar
  5. Tulis nominal PPh 21 yang terutang pada masa yang akan dibayar
  6. Lalu cetak ID Billing, maka nomor ID Billing sudah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pajak

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut One on One Consultation maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang