Bebas Pajak Sewa Toko di Mal Bulan Juni Sampai Agustus 2021

Pemerintah saat ini sedang memproses Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembebasan pajak sewa toko di mal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah 100% pada masa Juni sampai Agustus 2021. Hal tersebut dilakukan karena pandemi yang tak kunjung selesai, akhirnya pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pembatasan sosial guna menghindari siklus penularan virus Covid-19. Salah satunya dengan penutupan pusat perbelanjaan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi para pelaku ritel yang berjualan di pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan untuk memberikan keringanan pajak sewa toko di mal.

Kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus diperpanjang. Saat ini memasuki PPKM level 4 yang mulai berlaku dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Meski demikian, sewa toko di mal yang dilakukan para pengusaha harus tetap dibayar beserta pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif berupa pajak sewa toko di mal ditanggung pemerintah 100% dari bulan Juni sampai Agustus 2021. Hal tersebut sebagaimana dalam konferensi pers virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, “Untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal, itu akan diberikan insentif fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah ataupun DTP, untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021”.

Pada umumnya jika seorang pengusaha ataupun badan usaha melakukan sewa ruko di pusat perbelanjaan, maka akan dikenakan pajak berupa:

  • Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 10% atas penghasilan bruto yang diperoleh dari sewa tanah dan/atau bangunan
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 atas jasa sewa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

(Baca juga: RUU KUP: Tarif PPN Naik Menjadi 12%)

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang