Bagaimana Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Pajak UMKM oleh Lawan Transaksi?

Pada ketentuan tentang pajak UMKM sebelumnya, cara membayar pajak UMKM dapat dilakukan dengan cara setor sendiri atau dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke KPP. Sedangkan dengan terbitnya ketentuan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pajak UMKM dapat dibayar dengan cara dipotong/dipungut oleh Pemotong/Pemungut Pajak sebagai lawan transaksi. Lalu, bagaimana mekanisme pemotongan/pemungutan pajak UMKM oleh lawan transaksi?

(Baca juga: Bagaimana Cara Melaporkan Pajak UMKM pada SPT Tahunan Badan?)

Indikator yang mengharuskan pemotongan/pemungutan pajak UMKM oleh lawan transaksi yaitu:

  1. Wajib Pajak pelaku UMKM menyerahkan dokumen Surat Keterangan Wajib Pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  2. Pelaku UMKM melakukan transaksi berupa penjualan atau penyerahan jasa yang penghasilan diperoleh termasuk kedalam jenis penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  3. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan merupakan objek pemotongan/pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan UU PPh.

Kemudian sebagai tambahan, jika Wajib Pajak pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas pajak UMKM ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Maka pastikan pemotong atau pemungut pajak UMKM melakukan konfirmasi tentang kebenaran surat keterangan dari pelaku UMKM dengan cara:

  • Scan barcode, 
  • Mengakses laman resmi DJP,
  • Menghubungi Kring Pajak.

Jika surat keterangan yang diberikan sudah benar, maka pajak UMKM yang dipotong/dipungut menjadi tanggungan pemerintah. Oleh karena itu, pemotong/pemungut perlu membuat ID Billing dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Dalam peraturan tersebut menyebutkan pemotong/pemungut pajak UMKM harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode billing atas transaksi. Oleh karena itu selain memiliki kewajiban untuk lapor realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP, pelaku UMKM juga wajib membuat ID Billing. Namun dalam pembuatan ID Billingnya sedikit berbeda karena harus mencantumkan tulisan pada bagian uraian. 

Cara Membuat ID Billing Pajak UMKM DTP

Adapun mekanisme pembuatan ID Billing Pajak UMKM melalui Pajak.io, yaitu:

  1. Daftarkan akun pajak.io Anda dengan menyiapkan email dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian pilih “Daftar”.
  2. Klik menu e-Billing pada pajak.io kemudian isi formulir yang disediakan. Sebelum membuat ID Billing pastikan Anda mengetahui kode Jenis Setoran yang akan dilaporkan. Contoh: Adi merupakan pelaku UMKM di bidang bisnis makanan, akan membayar Pajak UMKM yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan. Maka jenis pajak yang dipilih pada saat pembuatan ID Billing yaitu 411128 dan kode jenis setoran yaitu 420 atas Final UMKM Bayar Sendiri. 
  3. Pada kolom uraian, isi dengan tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 09/PMK.03/2021”. Pembuatan ID Billing melalui pajak.io telah selesai. Selamat mencoba!

Namun pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah, maka pemotong/pemungut perlu membuat ID Billing dan memotong/memungut pajak seperti biasa.

Kami Pajak.io menyediakan beberapa fitur yang bisa bantu kamu untuk lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Bagi kamu yang sudah menjadi PKP, hanya dengan paket premium Rp 5.000.000 per tahun kamu sudah bisa menggunakan fitur eFaktur dan eBupot Unifikasi dengan perbulannya penerbitan sampai 500 Faktur & 500 Bupot,  Taxomatic PPh Unifikasi hingga 50 Bupot per bulan. Kemudian, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) TIDAK TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan.

Namun bagi perusahaan yang sudah PKP dan jumlah transaksinya sangat banyak, paket premium Rp 10.000.000 per tahun cocok buat kamu! Dengan paket tersebut kamu dapat terbitkan perbulannya hingga 1000 Faktur & 1000 Bupot, Taxomatic PPh Unifikasi hingga 100 Bupot per bulan. Lalu, gratis pengelolaan pajak (pajak perusahaan PPh dan PPN bulanan) SUDAH TERMASUK pengelolaan PPh 21 Karyawan dan SPT tahunan badan. Tidak hanya itu, setiap pengambilan paket premium di Pajak.io kamu juga akan mendapatkan dedicated account manager untuk pendampingan. Tunggu apalagi? Yuk kelola pajak bareng Pajak.io sekarang juga dengan klik link berikut! yuk pilih paket

(Baca juga: Host to Host eFaktur Pajak.io, Kelola Faktur Pajak Menjadi Lebih Mudah)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang