Bagaimana Cara Menghitung PPN Kurang Bayar?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu nilai tambah Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib membayar PPN kurang bayar. Lalu, bagaimana cara mengetahui jumlah PPN kurang bayar yang harus dibayar? Simak penjelasannya pada artikel berikut!

Sebelumnya, untuk mengetahui PPN kurang bayar perlu diketahui jumlah pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), definisi Pajak Masukan adalah Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan  Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang harus dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berubah, barang ekspor Kena Pajak Tidak Berwujud dan /atau ekspor JKP.

(Baca juga: Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran)

Terdapat dua cara dalam menghitung PPN Kurang Bayar, yaitu pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dan pengkreditan pajak masukan dengan pajak pengeluaran.

  1. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan

Diperuntukan bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000. Dalam hal PKP tersebut memenuhi syarat yaitu:

  • Mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000 untuk setiap 1 tahun buku; atau
  • Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar:

  • 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  • 70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Contoh: 

PKP X memiliki omzet Rp 1.2 miliar, pada masa Februari melakukan penyerahan JKP sebesar Rp 150.000.000 dan penyerahan BKP Rp 200.000.000. Berapa PPN yang harus dibayar?

Jawab:

  • Pajak keluaran atas JKP = 10% x penyerahan JKP = Rp 15 juta
  • Pajak keluaran atas BKP = 10% x penyerahan BKP = Rp 20 juta
  • Total Pajak Keluaran = Rp 35 juta
  • Pajak Masukan atas JKP = 70% x Pajak Keluaran JKP = Rp 10,5 juta
  • Pajak Masukan atas BKP = 60% x Pajak Keluaran BKP = Rp 12 juta
  • Total Pajak Masukan = Rp 22,5 juta
  • PPN kurang bayar = Pajak Keluaran – Pajak Masukan
  • PPN kurang bayar = Rp 35 juta – Rp 22,5 juta = Rp 12,5 juta
  1. Pengkreditan pajak masukan dengan pajak pengeluaran

Bagi Wajib Pajak yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar, maka PPN kurang bayar didapatkan dengan menghitung pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

Contoh kasus PT X (PKP):

Pada tanggal 1 Februari 2020 menjual seperangkat elektronik kepada PT A senilai Rp 500 Juta,

Pada tanggal 2 Februari 2020 memberikan jasa pemeliharaan listrik kepada PT B dengan fee sebesar Rp 200 Juta

Pada tanggal 3 Februari 2020 membayar royalti kepada C Corp., Malaysia sebesar Rp 50 Juta,

Pada tanggal 4 Februari 2020 membayar fee jasa konsultasi bisnis dari D Corp., USA sebesar Rp Rp 20 Juta,

Pada tanggal 5 Februari 2020 membayar jasa manajemen kepada PT E sebesar Rp 30 Juta

Pada tanggal 6 Februari 2020 membeli mesin dari F Pte.Ltd., Malaysia senilai Rp 300 Juta

Pada tanggal 7 Februari 2020 mengekspor peralatan elektronik ke G Pte.Ltd., Singapura senilai Rp 400 Juta

Pada tanggal 8 Februari 2020 membeli spare part dari PT H senilai Rp 20 Juta.

Jawab:

Pajak Keluaran = Rp 50 juta + Rp 20 juta + 0 = Rp 70 juta

Pajak Masukan = Rp 5 juta + Rp 2 juta + Rp 3 juta + Rp 30 juta + Rp 2 juta = Rp 42 juta

PPN terutang = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

PPN terutang = Rp 70 juta – Rp 42 juta = Rp 28 juta

Selanjutnya Anda dapat menggunakan fitur e-Filing dan e-Billing pajak.io untuk mengelola pajak Anda dengan mudah dan cepat. Pajak.io merupakan aplikasi pajak online terintegrasi yang terdaftar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(Baca juga: Bagaimana Cara Lapor SPT Masa PPN?)

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang