Apa itu SPT Masa Unifikasi?

Ketentuan tentang SPT Masa Unifikasi diatur dalam PER 24/PJ/2021. Adapun yang dimaksud SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:

  • PPh Pasal 4 ayat (2);
  • PPh Pasal 15;
  • PPh Pasal 22;
  • PPh Pasal 23; dan
  • PPh Pasal 26.

SPT Masa PPh Unifikasi terdiri dari:

  • Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);
  • Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);
  • Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan
  • Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP).

SPT Masa PPh Unifikasi paling sedikit memuat:

  • Masa Pajak dan Tahun Pajak;
  • Status Surat Pemberitahuan normal atau pembetulan;
  • Identitas Pemotong/Pemungut PPh;
  • Jenis PPh;
  • Jumlah dasar pengenaan pajak;
  • Jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau disetor sendiri;
  • Jumlah total PPh;
  • Jumlah total PPh yang disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan;
  • Jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
  • Tanggal pemotongan/pemungutan dan tanggal penyetoran PPh;
  • Nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan
  • Tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat.

(Baca juga: Persyaratan Dokumen Dalam Permohonan Sertifikat Digital untuk Pengguna eBupot Unifikasi)

Siapa yang diwajibkan membuat SPT Masa Unifikasi?

SPT Masa Unifikasi dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi, yang selanjutnya disebut Pemotong/Pemungut PPh. Pemotong/Pemungut PPh tersebut adalah Wajib Pajak selain Instansi Pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Adapun kewajiban Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yaitu harus:

  • Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
  • Menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan
  • Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

Kemudian Pemotong/Pemungut PPh juga wajib melakukan:

  • Penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir;
  • Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir; dan
  • Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Apa itu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi?

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar terdiri dari:

  • Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak luar negeri (Formulir BPNR).

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar paling sedikit memuat:

  • Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
  • Jenis pemotongan/pemungutan PPh;
  • Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa:
    • NPWP, 
    • Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number, dan 
    • nama;
  • Masa Pajak dan Tahun Pajak;
  • Kode objek pajak;
  • Dasar pengenaan pajak;
  • Tarif;
  • PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah;
  • Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh;
  • Identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa:
    • NPWP Pemotong/Pemungut PPh;
    • Nama Pemotong/Pemungut PPh, dan
    • Nama penanda tangan;
  • Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan
  • Kode verifikasi.

Bagaimana cara pelaporan SPT Masa Unifikasi?

Pelaporan SPT Masa Unifikasi menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang disediakan DJP ataupun PJAP. Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

(Baca juga: Begini Mekanisme Lapor SPT Masa PPN dengan Mudah di eFaktur Pajak.io)

Pelajari lebih dalam tentang pengelolaan pajak bulanan menggunakan eBupot pada webinar “Masih Bingung dengan e-Bupot Unifikasi? Yuk, Belajar Bareng!“.Jika kamu mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus perpajakan, Pajak.io bisa bantu! Klik link berikut http://pajak.io/konsultasi-gratis maka semua masalah perpajakan kamu akan teratasi! GRATIS tanpa dipungut biaya!

Lapor pajak dengan Pajak.io sekarang, gratis!

Daftar sekarang